Penelusuran di tengah hutan Muara Emat, wilayah adat Depati Muaro Langkap dalam kawasan Taman Nasional Kerinci Seblat (TNKS), memperlihatkan aktivitas yang diduga PETI (Penambangan Emas Tanpa Izin). Lokasi ini bukan di pemukiman atau dekat perbatasan, melainkan benar-benar di jantung hutan. Namun, pencemaran yang ditimbulkan tidak berhenti di sana—air Sungai Penetai yang tercemar mengalir hingga ke wilayah Merangin, menodai ekosistem lintas kabupaten.
Sungai yang seharusnya menjadi jalur kehidupan kini berubah keruh, membawa racun merkuri, Raksa dan sianida. Biota sungai mati, rantai makanan terganggu, dan hutan TNKS kehilangan daya dukungnya. Aktivitas yang diduga PETI ini ibarat “pisau haram” yang mengiris urat nadi hutan, merusak ekosistem yang selama ini dijaga oleh adat Depati sebagai warisan leluhur.
Ironisnya, aparat sering hadir sebatas razia musiman. Begitu sorotan media padam, aktivitas kembali bergeliat. Sementara itu, hutan konservasi terus terkoyak, sungai terus tercemar, dan ekosistem perlahan runtuh.
Jika dibiarkan, Muara Emat akan tercatat bukan sebagai hutan penyangga kehidupan, melainkan sebagai kuburan ekologis. Emas yang digali hari ini bukanlah berkah, melainkan kutukan yang diwariskan kepada alam dan generasi mendatang.
Politisi paling senang berhadapan dengan rakyat yang malas membaca, malas berpikir, pokoknya malas. Rakyat malas itu ibarat durian jatuh ke pangkuan: tinggal pungut, tidak perlu usaha besar. Mereka gampang diarahkan, mudah diatur, dan tidak sempat mempertanyakan kebijakan. Strategi klasik politisi untuk mengakali kemenangan pemilu adalah dengan membiarkan rakyat tetap bodoh dan miskin. Rakyat yang sibuk memikirkan apa yang bisa dimakan hari ini tidak akan sempat memikirkan masa depan bangsa.
Langkah pembodohan dilakukan dengan mengubah arah pendidikan, menambah kebijakan yang justru menjauhkan rakyat dari ilmu, dan menambah aturan yang membuat akses pendidikan semakin sulit. Anggaran pendidikan dikurangi, sekolah dibiarkan kekurangan fasilitas, sementara guru disibukkan dengan tumpukan laporan administrasi. Alih‑alih mendidik, guru lebih sibuk mengisi formulir. Murid pun akhirnya belajar bukan dari ilmu, tapi dari wajah lelah gurunya.
Politisi tahu betul bahwa rakyat miskin dan bodoh adalah ladang suara paling murah. Mereka tidak perlu program jangka panjang, cukup janji manis dan amplop tipis. Kursi kekuasaan pun diraih bukan dengan gagasan besar, melainkan dengan mempermainkan penderitaan rakyat. Kalau rakyat sudah lapar, cukup dikasih mie instan dan kaos bergambar wajah politisi, maka suara pun berpindah tangan. Harga suara kadang lebih murah daripada harga cabe di pasar — ironis, tapi begitulah kenyataan.
Berbeda dengan negarawan, yang justru berusaha membangun rakyat agar cerdas dan berdaya. Negarawan tahu bahwa bangsa hanya bisa maju jika rakyatnya kuat, mandiri, dan kritis. Tapi selama rakyat dibiarkan malas, bodoh, dan miskin, politisi akan terus berjaya.
Kalau rakyat mau membaca, mau berpikir, dan mau kritis, maka politisi akan kehilangan senjata utamanya. Tapi kalau rakyat tetap malas, maka kursi kekuasaan akan terus jadi barang murah yang dibeli dengan kebodohan dan kemiskinan. Pada akhirnya, rakyat yang malas hanya akan jadi penonton, sementara politisi tertawa di kursi empuknya, sambil menandatangani kebijakan baru yang lebih sibuk mengurus kertas daripada masa depan anak bangsa.
Oleh:
Adv. Yan Salam Wahab, S.HI., M.Pd.
Pernah berkecimpung dalam partai politik, kini menajamkan pena untuk membongkar wajah asli permainan kekuasaan
Sebagai seorang praktisi hukum, saya melihat kasus guru honorer berinisial MMH dari Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, yang ditahan karena merangkap sebagai pendamping desa, sebagai potret buram penegakan hukum kita. Laporan berawal dari Inspektorat Kabupaten Probolinggo, lalu diteruskan ke kejaksaan. Nilai yang disebut merugikan negara sekitar Rp118,8 juta. Namun, dari sudut pandang hukum, ini lebih tepat dikategorikan sebagai kesalahan administratif, bukan tindak pidana korupsi.
Seorang guru honorer dengan gaji pas-pasan langsung dijadikan tersangka dan dipenjara. Sementara pejabat tinggi yang merangkap jabatan di kementerian, komisaris BUMN, bahkan perusahaan swasta, tetap aman dengan gaji berlipat-lipat. Pertanyaan mendasar muncul: apakah Keadilan atas hukum kita hanya berani menjerat rakyat kecil, sementara pejabat besar dibiarkan bebas?
Kenyataan ini menimbulkan kekecewaan mendalam. Guru yang seharusnya dihormati malah dipermalukan. Desa kehilangan figur penting, pendidikan terganggu, pembangunan tersendat. Sementara di atas sana, pejabat besar duduk nyaman, seolah hukum hanya berlaku untuk mereka yang lemah.
Ungkapan yang berkembang di masyarakat mencerminkan rasa getir itu: guru jadi tumbal, pejabat jadi raja. Gaji dobel guru dianggap korupsi, gaji dobel menteri dianggap prestasi. Pendamping desa dipenjara, komisaris berpesta. Kalimat-kalimat ini bukan sekadar sindiran, melainkan jeritan kecewa terhadap penegakan hukum yang timpang.
Sebagai advokat, saya menegaskan: jika hukum terus tajam ke bawah dan tumpul ke atas, bangsa ini sedang kehilangan arah moralnya. Keadilan yang seharusnya melindungi semua orang, justru berubah menjadi alat untuk menekan yang lemah.
Di kawasan Kerinci dan Sungai Penuh, udara pegunungan yang dingin sering membuat mandi jadi tantangan. Air yang sejuk memang menyegarkan, tapi di pagi hari bisa terasa menusuk tulang. Dengan hadirnya water heater gas tanpa PLN, mandi bukan lagi sekadar kewajiban, melainkan pengalaman hangat yang membuat tubuh nyaman. Cukup dengan gas LPG yang mudah didapat di kampung, air hangat langsung mengalir, hemat biaya, aman, dan praktis.
Kamar mandi kampung pun kini bisa tampil elegan dengan sentuhan sederhana. Dinding seng bergelombang, lantai batu alam, dan kayu lokal memberi nuansa rustik-industrial yang menyatu dengan alam pegunungan. Tambahkan pencahayaan LED hangat dan dekorasi bambu, maka kamar mandi sederhana berubah jadi ruang relaksasi premium, seakan membawa spa ke rumah sendiri.
Jangan biarkan dingin Kerinci dan Sungai Penuh menguasai pagi Anda. Saatnya upgrade kamar mandi kampung dengan Water Heater Gas—hangat, hemat, estetik, premium!
👉 Hubungi sekarang: 085266754528 untuk informasi dan pemesanan.
Di situ, marwah Indonesia seakan runtuh. Derajat bangsa direndahkan, terlebih ketika keinginan Trump dikabulkan begitu saja. Semua permintaan Trump seolah wajib dipenuhi, seakan negara kita sudah digiring penuh ke kandang, tanpa daya menolak. Celakanya, daging impor pun masuk tanpa sertifikat halal. Ini bukan sekadar dagang, melainkan racun yang menggerogoti identitas bangsa, meracuni rakyat dengan produk non-halal, dan menampar marwah yang seharusnya dijaga.
Inilah yang disebut terjelabak karena salah langkah. Bangsa yang tergesa-gesa mencari pengakuan bisa terjebak dalam ilusi kehormatan. Seperti pekerja yang merasa naik kelas ketika diajak makan malam oleh cukong besar. Ia mengira sudah setara, duduk sejajar dengan para konglomerat. Namun di meja itu, justru ia dipermalukan, disuruh ini-itu, sebagaimana kacung di perusahaan.
Bangsa yang salah langkah diplomasi akan mudah terjebak dalam jebakan psikologis: bangga karena duduk di meja besar, padahal kursi itu bukan tanda kesetaraan, melainkan tanda bahwa kita adalah santapan utamanya. Kebanggaan semu seringkali lebih berbahaya daripada hinaan terang-terangan. Kursi di jamuan makan malam bisa jadi bukan kehormatan, melainkan jebakan. Sama seperti tikus yang tergoda keju di perangkap: manis di awal, maut di ujung.
Indonesia harus belajar bahwa diplomasi bukan sekadar foto bersama atau kursi di meja besar. Diplomasi adalah menjaga marwah, memastikan setiap keputusan tidak menggadaikan identitas bangsa. Salah langkah kecil bisa berujung pada terjerumusnya harga diri nasional. Bangsa yang ingin dihormati tidak boleh tergoda oleh simbol semu. Jangan bangga hanya karena mendapat kursi di jamuan makan malam. Jangan terjebak dalam ilusi kesetaraan. Kehormatan sejati bukan datang dari undangan, melainkan dari sikap tegas menjaga marwah bangsa.
Tinggal kita rakyat untuk hati-hati menempatkan diri. Sehari-hari kita pun telah terbelenggu oleh jeratan premanisme kapitalis. Negara kita seolah kehilangan kedaulatan, diinjak oleh kekuatan modal yang tak mengenal batas. Kedaulatan negara kita terinjak, dan mau tidak mau, kondisi ini menyerupai perangkap raja kartel narkoba di Amerika Selatan. Sekali berada dalam lingkaran kartel, berarti menggadaikan Nyawa: keluar pun sulit, ujungnya terancam mati. Bahkan jika sempat keluar tanpa izin, kita akan jadi buruan, siap dieksekusi dengan mutilasi—harga diri dikoyak, ruang hidup dipersempit, dan kedaulatan bangsa dipatahkan.
Apa yang kita saksikan adalah buah dari diplomasi yang gagal. Diplomasi yang seharusnya menjadi seni menjaga marwah bangsa justru berubah menjadi seni menggadaikan kepentingan. Skill diplomasi yang lemah membuat bangsa mudah dipermainkan, ditekan, dan akhirnya kehilangan posisi tawar. Diplomasi yang gagal bukan hanya soal perjanjian dagang atau kursi di meja besar, melainkan soal mentalitas bangsa yang rela tunduk demi pengakuan semu. Ketika diplomasi dijalankan tanpa ketegasan, hasilnya bukan kehormatan, melainkan keterjebakan. Bangsa yang lemah dalam diplomasi akan selalu menjadi objek, bukan subjek. Ia akan diperlakukan sebagai pelayan, bukan mitra. Ia akan terus terjerat dalam lingkaran kapitalisme global, seperti buruan yang tak pernah bebas dari ancaman mutilasi politik dan ekonomi. Diplomasi yang lemah pada hakikatnya adalah diplomasi yang salah menempatkan kepentingan. Apa yang seharusnya menjadi garis merah kedaulatan bangsa justru diperlakukan sebagai komoditas tawar-menawar. Apa yang seharusnya dijaga sebagai marwah justru diletakkan di bawah meja, diperlakukan sebagai barang dagangan. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya adalah akar dari kegagalan diplomasi. Ketika kepentingan rakyat ditempatkan di bawah kepentingan asing, ketika kedaulatan negara ditukar dengan pengakuan semu, maka diplomasi berubah menjadi alat penjeratan. Bangsa kehilangan arah, rakyat kehilangan pegangan, dan negara kehilangan martabat.
Kita semua menaruh uang di bank dengan keyakinan sederhana: supaya aman, supaya tidak hilang, dan supaya bisa dipakai kapan saja. Tapi kenyataannya, kasus Bank 9 Jambi justru membuktikan hal sebaliknya. Alih-alih jadi tempat paling aman untuk menyimpan uang, bank malah berubah jadi tempat paling tidak aman ketika sistem digitalnya kacau. Saya pernah lama berkecimpung dalam proyek pengelolaan sistem digitalisasi berbasis internet, jadi saya tahu betul bahwa kelemahan ini bukan hal baru. Fondasi keamanan yang seharusnya jadi benteng utama justru rapuh, dan publik pun bisa menebak siapa yang mestinya harus bertanggung jawab. Ada manajemen yang lalai, ada teknisi yang tidak sigap, dan ada regulator yang kurang mengawasi. Semua kelemahan itu berkumpul jadi satu, lalu meledak di hadapan nasabah.
Masalah terbesar bukan cuma gangguan teknis, tapi hilangnya kepercayaan. Nasabah menitipkan uang dengan keyakinan bahwa bank bisa menjaganya. Begitu sistem kacau, kepercayaan itu runtuh. Nasabah akan lari, bisnis lokal terganggu, dan reputasi bank hancur. Sekali kepercayaan hilang, tidak ada iklan atau promosi yang bisa mengembalikannya dengan cepat. Bank kehilangan wibawa, dan itu jauh lebih mahal daripada kerugian finansial sesaat.
Yang dibutuhkan sekarang bukan sekadar tambal sulam teknis, melainkan keberanian untuk transparan. Bank harus berani buka suara: apa penyebab gangguan, siapa yang salah, dan apa langkah nyata untuk mencegah hal serupa. Kalau terus ditutup-tutupi, publik hanya akan melihat bank sebagai lembaga yang rapuh dan tidak bisa dipercaya. Gangguan Bank 9 Jambi adalah tamparan keras bagi dunia perbankan daerah. Ia menunjukkan bahwa digitalisasi tanpa fondasi keamanan yang kokoh hanyalah bom waktu. Nasabah berhak atas layanan yang aman, jelas, dan transparan. Kalau bank gagal memberikan itu, konsekuensinya sudah jelas: nasabah pergi, bank ditinggalkan, dan kepercayaan publik mati.
