Sebagai seorang praktisi hukum, saya melihat kasus guru honorer berinisial MMH dari Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, yang ditahan karena merangkap sebagai pendamping desa, sebagai potret buram penegakan hukum kita. Laporan berawal dari Inspektorat Kabupaten Probolinggo, lalu diteruskan ke kejaksaan. Nilai yang disebut merugikan negara sekitar Rp118,8 juta. Namun, dari sudut pandang hukum, ini lebih tepat dikategorikan sebagai kesalahan administratif, bukan tindak pidana korupsi.
Seorang guru honorer dengan gaji pas-pasan langsung dijadikan tersangka dan dipenjara. Sementara pejabat tinggi yang merangkap jabatan di kementerian, komisaris BUMN, bahkan perusahaan swasta, tetap aman dengan gaji berlipat-lipat. Pertanyaan mendasar muncul: apakah Keadilan atas hukum kita hanya berani menjerat rakyat kecil, sementara pejabat besar dibiarkan bebas?
Kenyataan ini menimbulkan kekecewaan mendalam. Guru yang seharusnya dihormati malah dipermalukan. Desa kehilangan figur penting, pendidikan terganggu, pembangunan tersendat. Sementara di atas sana, pejabat besar duduk nyaman, seolah hukum hanya berlaku untuk mereka yang lemah.
Ungkapan yang berkembang di masyarakat mencerminkan rasa getir itu: guru jadi tumbal, pejabat jadi raja. Gaji dobel guru dianggap korupsi, gaji dobel menteri dianggap prestasi. Pendamping desa dipenjara, komisaris berpesta. Kalimat-kalimat ini bukan sekadar sindiran, melainkan jeritan kecewa terhadap penegakan hukum yang timpang.
Sebagai advokat, saya menegaskan: jika hukum terus tajam ke bawah dan tumpul ke atas, bangsa ini sedang kehilangan arah moralnya. Keadilan yang seharusnya melindungi semua orang, justru berubah menjadi alat untuk menekan yang lemah.
Di kawasan Kerinci dan Sungai Penuh, udara pegunungan yang dingin sering membuat mandi jadi tantangan. Air yang sejuk memang menyegarkan, tapi di pagi hari bisa terasa menusuk tulang. Dengan hadirnya water heater gas tanpa PLN, mandi bukan lagi sekadar kewajiban, melainkan pengalaman hangat yang membuat tubuh nyaman. Cukup dengan gas LPG yang mudah didapat di kampung, air hangat langsung mengalir, hemat biaya, aman, dan praktis.
Kamar mandi kampung pun kini bisa tampil elegan dengan sentuhan sederhana. Dinding seng bergelombang, lantai batu alam, dan kayu lokal memberi nuansa rustik-industrial yang menyatu dengan alam pegunungan. Tambahkan pencahayaan LED hangat dan dekorasi bambu, maka kamar mandi sederhana berubah jadi ruang relaksasi premium, seakan membawa spa ke rumah sendiri.
Jangan biarkan dingin Kerinci dan Sungai Penuh menguasai pagi Anda. Saatnya upgrade kamar mandi kampung dengan Water Heater Gas—hangat, hemat, estetik, premium!
👉 Hubungi sekarang: 085266754528 untuk informasi dan pemesanan.
Di situ, marwah Indonesia seakan runtuh. Derajat bangsa direndahkan, terlebih ketika keinginan Trump dikabulkan begitu saja. Semua permintaan Trump seolah wajib dipenuhi, seakan negara kita sudah digiring penuh ke kandang, tanpa daya menolak. Celakanya, daging impor pun masuk tanpa sertifikat halal. Ini bukan sekadar dagang, melainkan racun yang menggerogoti identitas bangsa, meracuni rakyat dengan produk non-halal, dan menampar marwah yang seharusnya dijaga.
Inilah yang disebut terjelabak karena salah langkah. Bangsa yang tergesa-gesa mencari pengakuan bisa terjebak dalam ilusi kehormatan. Seperti pekerja yang merasa naik kelas ketika diajak makan malam oleh cukong besar. Ia mengira sudah setara, duduk sejajar dengan para konglomerat. Namun di meja itu, justru ia dipermalukan, disuruh ini-itu, sebagaimana kacung di perusahaan.
Bangsa yang salah langkah diplomasi akan mudah terjebak dalam jebakan psikologis: bangga karena duduk di meja besar, padahal kursi itu bukan tanda kesetaraan, melainkan tanda bahwa kita adalah santapan utamanya. Kebanggaan semu seringkali lebih berbahaya daripada hinaan terang-terangan. Kursi di jamuan makan malam bisa jadi bukan kehormatan, melainkan jebakan. Sama seperti tikus yang tergoda keju di perangkap: manis di awal, maut di ujung.
Indonesia harus belajar bahwa diplomasi bukan sekadar foto bersama atau kursi di meja besar. Diplomasi adalah menjaga marwah, memastikan setiap keputusan tidak menggadaikan identitas bangsa. Salah langkah kecil bisa berujung pada terjerumusnya harga diri nasional. Bangsa yang ingin dihormati tidak boleh tergoda oleh simbol semu. Jangan bangga hanya karena mendapat kursi di jamuan makan malam. Jangan terjebak dalam ilusi kesetaraan. Kehormatan sejati bukan datang dari undangan, melainkan dari sikap tegas menjaga marwah bangsa.
Tinggal kita rakyat untuk hati-hati menempatkan diri. Sehari-hari kita pun telah terbelenggu oleh jeratan premanisme kapitalis. Negara kita seolah kehilangan kedaulatan, diinjak oleh kekuatan modal yang tak mengenal batas. Kedaulatan negara kita terinjak, dan mau tidak mau, kondisi ini menyerupai perangkap raja kartel narkoba di Amerika Selatan. Sekali berada dalam lingkaran kartel, berarti menggadaikan Nyawa: keluar pun sulit, ujungnya terancam mati. Bahkan jika sempat keluar tanpa izin, kita akan jadi buruan, siap dieksekusi dengan mutilasi—harga diri dikoyak, ruang hidup dipersempit, dan kedaulatan bangsa dipatahkan.
Apa yang kita saksikan adalah buah dari diplomasi yang gagal. Diplomasi yang seharusnya menjadi seni menjaga marwah bangsa justru berubah menjadi seni menggadaikan kepentingan. Skill diplomasi yang lemah membuat bangsa mudah dipermainkan, ditekan, dan akhirnya kehilangan posisi tawar. Diplomasi yang gagal bukan hanya soal perjanjian dagang atau kursi di meja besar, melainkan soal mentalitas bangsa yang rela tunduk demi pengakuan semu. Ketika diplomasi dijalankan tanpa ketegasan, hasilnya bukan kehormatan, melainkan keterjebakan. Bangsa yang lemah dalam diplomasi akan selalu menjadi objek, bukan subjek. Ia akan diperlakukan sebagai pelayan, bukan mitra. Ia akan terus terjerat dalam lingkaran kapitalisme global, seperti buruan yang tak pernah bebas dari ancaman mutilasi politik dan ekonomi. Diplomasi yang lemah pada hakikatnya adalah diplomasi yang salah menempatkan kepentingan. Apa yang seharusnya menjadi garis merah kedaulatan bangsa justru diperlakukan sebagai komoditas tawar-menawar. Apa yang seharusnya dijaga sebagai marwah justru diletakkan di bawah meja, diperlakukan sebagai barang dagangan. Meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya adalah akar dari kegagalan diplomasi. Ketika kepentingan rakyat ditempatkan di bawah kepentingan asing, ketika kedaulatan negara ditukar dengan pengakuan semu, maka diplomasi berubah menjadi alat penjeratan. Bangsa kehilangan arah, rakyat kehilangan pegangan, dan negara kehilangan martabat.
Kita semua menaruh uang di bank dengan keyakinan sederhana: supaya aman, supaya tidak hilang, dan supaya bisa dipakai kapan saja. Tapi kenyataannya, kasus Bank 9 Jambi justru membuktikan hal sebaliknya. Alih-alih jadi tempat paling aman untuk menyimpan uang, bank malah berubah jadi tempat paling tidak aman ketika sistem digitalnya kacau. Saya pernah lama berkecimpung dalam proyek pengelolaan sistem digitalisasi berbasis internet, jadi saya tahu betul bahwa kelemahan ini bukan hal baru. Fondasi keamanan yang seharusnya jadi benteng utama justru rapuh, dan publik pun bisa menebak siapa yang mestinya harus bertanggung jawab. Ada manajemen yang lalai, ada teknisi yang tidak sigap, dan ada regulator yang kurang mengawasi. Semua kelemahan itu berkumpul jadi satu, lalu meledak di hadapan nasabah.
Masalah terbesar bukan cuma gangguan teknis, tapi hilangnya kepercayaan. Nasabah menitipkan uang dengan keyakinan bahwa bank bisa menjaganya. Begitu sistem kacau, kepercayaan itu runtuh. Nasabah akan lari, bisnis lokal terganggu, dan reputasi bank hancur. Sekali kepercayaan hilang, tidak ada iklan atau promosi yang bisa mengembalikannya dengan cepat. Bank kehilangan wibawa, dan itu jauh lebih mahal daripada kerugian finansial sesaat.
Yang dibutuhkan sekarang bukan sekadar tambal sulam teknis, melainkan keberanian untuk transparan. Bank harus berani buka suara: apa penyebab gangguan, siapa yang salah, dan apa langkah nyata untuk mencegah hal serupa. Kalau terus ditutup-tutupi, publik hanya akan melihat bank sebagai lembaga yang rapuh dan tidak bisa dipercaya. Gangguan Bank 9 Jambi adalah tamparan keras bagi dunia perbankan daerah. Ia menunjukkan bahwa digitalisasi tanpa fondasi keamanan yang kokoh hanyalah bom waktu. Nasabah berhak atas layanan yang aman, jelas, dan transparan. Kalau bank gagal memberikan itu, konsekuensinya sudah jelas: nasabah pergi, bank ditinggalkan, dan kepercayaan publik mati.
Advokat seharusnya jadi pelindung klien, melawan tuntutan polisi dan jaksa. Tapi kenyataannya, banyak advokat LBH yang dibiayai anggaran negara justru tidak bebas. Mereka terikat oleh dana pemerintah, sehingga muncul istilah “advokat titipan.” Alih-alih membela klien dengan sepenuh hati, ada yang malah mengikuti instruksi aparat. Akibatnya, pembelaan jadi sekadar formalitas, sementara jalur hukum sudah diatur sejak awal.
Layanan pro bono yang disebut gratis sebenarnya tidak benar-benar gratis. Uangnya tetap berasal dari rakyat lewat pajak. Klien memang tidak bayar langsung, tapi advokat LBH menerima honor dari kas negara. Ironinya, meski rakyat sudah membayar, kualitas layanan sering tidak maksimal. Sidang pun hanya jadi pertunjukan: dakwaan dibacakan, pembelaan dipertontonkan, tapi ujungnya klien tetap dijatuhi vonis sesuai skenario aparat.
Lebih parah lagi, ada advokat yang membela pro bono tapi terpaksa tunduk pada arahan polisi atau jaksa. Bukannya melawan tekanan hukum, mereka justru ikut mengamankan kepentingan aparat. Inilah yang membuat pengadilan terasa hanya formalitas belaka—rakyat melihat sidang, tapi hasilnya sudah bisa ditebak sejak awal.
Karena itu, banyak masyarakat lebih memilih berusaha mencari uang untuk membayar advokat karier yang tidak terikat dengan anggaran pemerintah. Advokat independen dianggap lebih merdeka, lebih bebas dari tekanan birokrasi, dan lebih berani melawan aparat ketika hukum dipelintir. Membayar advokat independen bagi rakyat ibarat “membeli kebebasan hukum” dan “membayar demi keadilan sejati.”
Singkatnya, LBH berbasis anggaran negara yang katanya gratis justru membuat advokat terikat kepentingan birokrasi. Tanpa keberanian moral dan independensi, LBH hanya akan jadi “warung hukum pesanan” atau “panggung boneka hukum,” di mana keadilan hanyalah pertunjukan, bukan perjuangan. Pengadilan pun tak lebih dari panggung sandiwara, rakyat tetap jadi korban.
Kerinci khusus.kota Sungai Penuh kembali jadi sorotan setelah sebuah rumah sakit viral di media sosial. Ramainya komentar publik menunjukkan hal yang jelas: masyarakat tidak hanya butuh obat dan fasilitas, tetapi butuh tenaga kesehatan yang punya hati.
Pendidikan tenaga kesehatan memang panjang. Ada kuliah anatomi, praktik klinis, hafalan teori farmakologi. Tapi semua itu percuma kalau ujung-ujungnya tidak ada empati. Gelar boleh berderet, tapi kalau hati kering, pelayanan tetap cacat.
Bayangkan, pasien datang dengan wajah cemas. Kalau dokter hanya sibuk mengetik resep tanpa menatap mata pasien, rasanya seperti beli obat di mesin otomatis. Padahal senyum dan sapaan sederhana bisa jadi terapi pertama sebelum obat bekerja.
Seandainya saya menjadi dosen kesehatan, saya akan menetapkan satu syarat kelulusan yang sederhana tapi tajam: “Sebutkan nama cleaning service yang setiap hari membersihkan ruang kelas kita.” Pertanyaan ini bukan basa-basi. Ia adalah ujian karakter. Kalau calon tenaga kesehatan tidak peduli pada orang kecil di sekitarnya, bagaimana bisa peduli pada pasien yang datang dengan segala keterbatasan?
Hafal nama obat, tapi tak hafal nama tukang sapu? Percuma jadi tenaga kesehatan. Bisa menjelaskan fungsi jantung, tapi tak bisa menyapa pasien dengan ramah? Itu bukan dokter, itu teknisi dingin. Gelar boleh panjang, tapi kalau hati pendek, pelayanan kesehatan tetap macet.
Profesi kesehatan adalah profesi sosial. Dokter, perawat, dan bidan bukan sekadar pekerja medis, melainkan pelayan masyarakat. Kalau tidak punya empati, lebih baik jangan masuk profesi ini. Karena tanpa kepedulian, pendidikan kesehatan hanyalah formalitas, dan pelayanan hanyalah sandiwara.
Tenaga kesehatan tanpa empati sama saja seperti lampu jalan yang mati: bikin kacau lalu lintas kehidupan, menimbulkan bahaya, dan membuat orang kehilangan arah.
