Satu Dekade Pemecatan Anies Baswedan & Yuddy Chrisnandi: Program PDDikti dan PUPNS Tetap Jadi Senjata Membuka Borok Akademis

Satu Dekade Pemecatan Anies Baswedan & Yuddy Chrisnandi: Program PDDikti dan PUPNS Tetap Jadi Senjata Membuka Borok Akademis

Pendidikan NAS Register Center   02.34

Sepuluh tahun lalu, Anies Baswedan dan Yuddy Chrisnandi dicopot dari jabatan menteri dalam reshuffle kabinet Presiden Jokowi, Ironi itu masih teringat, karena pada masa jabatan mereka justru lahir program besar yang mengguncang kenyamanan birokrasi dan akademis: PDDikti dan PUPNS.  

Melalui PDDikti, publik untuk pertama kalinya bisa memverifikasi keaslian ijazah secara digital. Sistem ini menyingkap praktik ijazah palsu yang selama ini digunakan oknum untuk meraih status pegawai negeri maupun jabatan publik. PUPNS, pendataan ulang pegawai negeri sipil, menyingkap fakta yang lebih mengejutkan: ditemukan 97.000 PNS fiktif yang selama ini menerima gaji tanpa pernah ada wujudnya. Kebocoran anggaran negara yang mencapai triliunan rupiah akhirnya terkuak, dan publik menyadari betapa rapuhnya sistem administrasi sebelum era digitalisasi.  

Gara-gara program ini, hingga hari ini masih ramai gugatan terkait ijazah palsu. Banyak pihak yang selama bertahun-tahun nyaman memegang jabatan dengan dasar ijazah palsu tiba-tiba kehilangan legitimasi. Program yang mereka jalankan membuat marah orang-orang yang selama ini bersembunyi di balik kepalsuan, karena kenyamanan mereka diguncang oleh transparansi.  

Ironinya, menteri yang masa kerjanya bertepatan dengan lahirnya program ini justru dicopot dari jabatan. Anies Baswedan dan Yuddy Chrisnandi kehilangan kursi, sementara sistem yang mereka jalankan tetap bertahan dan menjadi fondasi transparansi hingga kini. Pemecatan itu menegaskan bahwa keberanian membuka borok kepalsuan tidak selalu berbuah penghargaan, tetapi warisan kebijakan yang mereka tinggalkan justru lebih kuat daripada jabatan itu sendiri.  

Sepuluh tahun berlalu, PDDikti dan PUPNS tetap berdiri sebagai senjata publik. Keduanya berhasil membuka sisi kelam akademis dan birokrasi, memastikan ijazah dapat diverifikasi secara digital dan pegawai negeri benar-benar terdata dengan sah. Kasus ijazah palsu masih menjadi masalah hingga sekarang, tetapi setidaknya publik memiliki alat untuk membongkar kepalsuan itu.  

Pemecatan boleh terjadi, tetapi kebenaran yang dibuka tidak bisa ditutup. PDDikti dan PUPNS adalah bukti bahwa digitalisasi mampu menyingkap borok lama yang selama ini tersembunyi, sekaligus mengguncang kenyamanan mereka yang bertahun-tahun berkuasa dengan ijazah palsu.

Amplop di Meja Hukum: Keadilan yang Masuk Angin

Amplop di Meja Hukum: Keadilan yang Masuk Angin

Politik Register Center   05.40

Kemenangan perkara yang diraih dengan amplop bukanlah kemenangan hukum, melainkan kemenangan korupsi. Kehebatan sejati dalam proses hukum seharusnya lahir dari argumentasi yang kuat, bukti yang jelas, dan prosedur yang dijalankan dengan integritas. Jika kemenangan ditentukan oleh uang, maka yang runtuh bukan hanya perkara, melainkan kepercayaan masyarakat terhadap seluruh sistem hukum.  

Proses hukum berjalan dari awal penyelidikan, penyidikan, penuntutan, hingga persidangan. Di setiap tahap, peluang “masuk angin” selalu ada. Sejak awal, berkas bisa diatur, bukti bisa ditutup, saksi bisa ditekan. Di tahap berikutnya, tuntutan bisa diperdagangkan, pasal bisa dipelintir, dan dakwaan bisa dipermainkan. Puncaknya, putusan bisa dijual, bukan lagi berdasarkan fakta dan hukum, melainkan berdasarkan amplop yang berpindah tangan. Inilah rantai busuk yang membuat meja hukum berubah menjadi pasar gelap keadilan.  

Gelagat di persidangan sering kali menjadi cermin yang tak bisa disembunyikan. Proses yang sehat memberi kesempatan yang sama kepada semua pihak, pertanyaan yang seimbang kepada saksi, dan ruang yang adil bagi pembelaan maupun dakwaan. Tetapi ketika satu pihak diberi keleluasaan, sementara pihak lain ditekan, dimarahi, bahkan ditakut-takuti, maka jelas prosesnya sudah masuk angin. Ketika satu pihak dibiarkan melanggar, sementara pihak lain langsung dihentikan, maka keadilan sudah kehilangan wasitnya. Proses hukum seharusnya seperti pertandingan yang dijaga wasit: tidak ikut menggiring bola, tidak ikut mencetak gol, tidak memberi keistimewaan pada satu tim. Jika wasit ikut bermain, maka pertandingan bukan lagi adil, melainkan curang.  

Dan pada akhirnya, sehebat-hebatnya argumen hukum dimainkan, secerdas apa pun strategi disusun, semua itu tidak ada gunanya jika juri atau majelis sudah memihak. Argumen sehebat apa pun akan dipatahkan bukan oleh logika, melainkan oleh keberpihakan. Hukum yang seharusnya menjadi wasit netral berubah menjadi pemain curang.  

Maka teranglah: amplop di meja hukum bukanlah strategi, melainkan pengkhianatan. Proses hukum yang masuk angin bukan sekadar melanggar etika, tapi meruntuhkan fondasi negara hukum. Selama suap masih dianggap jalan pintas, jangan harap keadilan akan benar-benar tegak di negeri ini.  

“Sehebat apa pun argumen, jika juri sudah memihak, keadilan hanyalah ilusi.”

Oleh: 

Adv. Yan Salam Wahab, S.HI., M.Pd.  

Multi-talented legal activist, konsultan hukum, pendidik, jurnalis, dan komunikator publik kreatif.  

Tidak ada makan siang yang gratis

Tidak ada makan siang yang gratis

Sosial Budaya NAS Register Center   20.57

 Sering kali kita mendengar beberapa istilah yang digunakan banyak orang untuk menyampaikan beberapa maksud/tujuan untuk kepentingan diri sendiri, tanpa diketahui orang banyak namun cukup berdaya ledak ultra massif sehingga banyak orang yang mau menuruti apa yang kita mau dengan sendirinya (sebenarnya ini merupakan cara pemaksaan paling halus yang pernah ada dikolong langit ini). 

There is no free lunch atau yang diterjemahkan secara bebas merupakan tidak ada makan siang yang gratis merupakan istilah dari dunia ekonomi yang berarti “tidak ada makan siang gratis” atau dalam bahasa Inggrisnya There no ain’t such thing as a free lunch digunakan untuk menunjukkan bahwa tidak ada sesuatu yang cuma-cuma di dunia ini. Yang ada hanyalah subsidi silang. Awal ungkapan ini, di tahun 1872, New York Times menceritakan bahwa makan siang gratis muncul sebagai tren umum di Crescent City (New Orleans). 

Mereka memberi makan siang gratis, meskipun minumnya harus bayar. Para pemilik bar bertaruh bahwa pengunjung akan minum lebih dari satu kali. Jadi tetap saja ada seseorang yang membayar untuk sesuatu. Fakta bahwa model ini bertahan cukup lama, menunjukkan bahwa pertaruhan para pemilik bar tersebut dapat diterima secara bisnis. (wikipedia.com) Pun setelah definisi diatas banyak yang memanfaatkan istilah ini untuk kepentingan tertentu, seperti mengajaka banyak orang untuk bergabung ke Multi Level Marketing, usaha yang kebanyakan menawarkan uang berlipat lipat ganda tanpa harus bekerja. Atau dalam keadaan lebih eksplosif mengajak orang untuk bergabung kedalam sekte-sekte tertentu serta mengajak banyak orang untuk menjalankan hal negatif lainnya.

 Satu point yang harus dicatat adalah perkuat diri kalian dengan pengetahuan, bisa saja banyak disekitar kalian yang memberikan "makan siang yang tidak gratis" mungkin untuk kepentingan bisnis atau yang lebih membahayakan untuk kepentingan negatif ultra berbahaya. Hanya kalian yang dapat menyaring semua informasi yang diberikan jangan sekali kali menerima bulat-bulat apa yang orang kasih. Karena siapa tahu, itu memang benar makan siang yang tidak gratis