Belandanya Satu, Pengkhianatnya Banyak: Penyakit Sejarah yang Tak Pernah Sembuh

Belandanya Satu, Pengkhianatnya Banyak: Penyakit Sejarah yang Tak Pernah Sembuh

Nasional Register Center   04.06

Sejarah perjuangan bangsa Indonesia bukan hanya kisah melawan kolonial Belanda dengan senjata dan strategi militer, melainkan juga luka yang lebih dalam, lebih pahit, dan lebih sulit disembuhkan: pengkhianatan dari sesama pribumi. Belanda memang satu, tetapi pengkhianatnya banyak. Itulah penyakit sejarah yang terus berulang, dari masa kolonial hingga hari ini.  

Ketika Belanda menancapkan kuku kekuasaan di Nusantara, mereka tidak pernah bekerja sendirian. Selalu ada pribumi yang rela menjadi perpanjangan tangan kolonial. Mereka diberi jabatan, upah, atau sekadar rasa aman, lalu menjual bangsanya sendiri. Istilah pengkhianat bangsa lahir dari kenyataan pahit ini: anak negeri yang memilih berdiri di sisi penjajah, menekan rakyatnya sendiri demi keuntungan pribadi.  

Kasus Herman Willem Daendels sering dijadikan contoh. Ia dituduh melakukan kerja paksa dalam pembangunan jalan di Jawa, namun catatan sejarah menunjukkan bahwa ia memiliki bukti pembayaran upah pekerja. Lalu siapa yang menyelewengkan? Justru para perantara pribumi yang mengorupsi, memanipulasi, dan menekan rakyat. Sejarah pun mencatat bahwa penjajahan tidak hanya datang dari luar, tetapi juga dari dalam.  

Ironisnya, pengkhianatan itu bukan sekadar catatan masa lalu, melainkan warisan yang terus hidup. Jika dulu pengkhianat bangsa berdiri di belakang kolonial, kini wajahnya lebih modern: pejabat yang menyelewengkan dana publik, aparat yang menutup mata terhadap ketidakadilan, atau elit yang menggadaikan kepentingan rakyat demi kepentingan kelompok. Budaya korupsi, manipulasi, dan pengkhianatan internal adalah penyakit sejarah yang tak pernah sembuh. Ia menular dari generasi ke generasi, menjadikan bangsa ini seolah merdeka setengah hati. Belanda memang sudah lama pergi, tetapi pengkhianat dari kalangan pribumi masih betah duduk di kursi kekuasaan.  

Kemerdekaan sejati bukan hanya bebas dari kolonial asing, tetapi juga bebas dari pengkhianatan internal. Selama penyakit sejarah ini masih bercokol, selama pengkhianatan dianggap lumrah, maka bangsa ini belum benar-benar merdeka. Luka lama itu terus berdarah, dan bangsa ini terus kehilangan energi untuk maju. Belanda sudah lama pergi, tapi pengkhianat pribumi masih betah menjajah dari dalam.  

Koruptor adalah wajah modern dari pengkhianat bangsa. Mereka bukan sekadar pelaku kejahatan finansial, melainkan penjahat yang melakukan kejahatan terhadap negara. Korupsi bukan hanya mencuri uang, tetapi juga sekaligus menekan rakyat. Ia mencuri masa depan, mencuri hak, mencuri kepercayaan publik, dan pada saat yang sama menindas rakyat dengan membuat mereka hidup dalam kekurangan, memaksa masyarakat menerima ketidakadilan, dan menutup akses terhadap kesejahteraan. Korupsi adalah kejahatan ganda: merampas sekaligus menindas.  

Dalam perspektif hukum, korupsi adalah tindak pidana luar biasa karena dampaknya sistemik: merusak tata kelola negara, menghancurkan keadilan sosial, dan melumpuhkan pembangunan. Maka hukum harus menjadi alat untuk mempensiunkan karakter pengkhianat bangsa, agar tidak lagi berulang dalam wajah baru. Pengkhianatan adalah kejahatan terhadap sejarah dan masa depan bangsa. Ia harus diberi sanksi tegas, bukan hanya demi efek jera, tetapi demi memulihkan martabat rakyat yang telah lama dikhianati.  

Ditulis oleh: 

Adv. Yan Salam Wahab, S.HI., M.Pd. C.Med

Legal Advocate, Mediator, dan Aktivis Sosial  

Pariwisata: Bisnis yang Tak Pernah Mati, Bisa Diandalkan Meski di Tengah Krisis

Pariwisata: Bisnis yang Tak Pernah Mati, Bisa Diandalkan Meski di Tengah Krisis

Sungai Penuh Register Center   15.53

Ekonomi boleh jungkir balik, harga komoditas naik-turun, bahkan industri besar sekalipun bisa kolaps dan kehilangan arah. Namun pariwisata selalu menemukan cara untuk bertahan. Ia bukan sekadar hiburan, melainkan urat nadi ekonomi yang menghidupkan banyak sektor sekaligus.  

Pada periode 2006–2008, mewakili Lembaga Talago Batuah, saya beberapa kali ditugaskan ke Bali, bahkan pernah menetap hingga dua bulan penuh. Saya telah menelusuri sebagian besar wilayah Bali.dari Kota Sampai Ke Pelosok.Desanya, menyaksikan langsung bagaimana pariwisata menjadi tulang punggung pembangunan. Sempat juga diskusi dengan Pj Sekda Provinsi Bali yang pernah menjabat Kepala Dinas Pariwisata, beliau sekaligus pelaku usaha wisata di sana. Dari semua itu semakin menegaskan bahwa pariwisata adalah strategi ekonomi rakyat, bukan sekadar bisnis elit. Pengalaman itu memang sudah dua dekade lalu, tetapi justru membuktikan bahwa pariwisata tahan banting lintas waktu.  

Pariwisata bisa hidup karena ia Wajib menggerakkan bisnis kuliner, transportasi, budaya, penginapan, dan kerajinan. Ketika pariwisata tumbuh, bahkan seluruh sektor otomatis ikut bergerak. Sebaliknya,.juga ada yang ingin mengarahkan ke Sektor pertambangan, tidak ada bukti daerah tambang mampu menyejahterakan rakyat secara berkelanjutan. Tambang hanya kaya sesaat, lalu meninggalkan kerusakan alam dan konflik sosial. Kerinci jangan ikut-ikutan sebagian besar wilayah Jambi yang kini viral karena mengandalkan tambang. Itu bukan jalan kesejahteraan rakyat.  

Bila.kita memang mau lebih serius menjual bidang Wisata, Sebagian besar strategi Bali sangat mungkin diterapkan di Kerinci. Branding konsisten, festival, keterlibatan masyarakat, dan diversifikasi produk wisata adalah resep yang terbukti. Namun Kerinci punya nilai lebih: wisata agro kopi dan teh, tradisi budaya yang masih asli, serta alam yang lebih murni dibanding destinasi padat turis. Jika strategi Bali diterapkan, ditambah nilai lebih Kerinci, maka daerah ini bisa menjadi destinasi unggulan bukan hanya nasional, tetapi juga internasional.  

Apalagi kini Kerinci sudah memiliki bandara yang semakin besar dan sarana pendukung yang mumpuni. Jika pariwisata benar-benar diunggulkan, pembangunan infrastruktur lain terutama jalan akan otomatis mengikuti. Masalah kebersihan pun dengan sendirinya akan menyadarkan masyarakat untuk lebih disiplin, karena mereka melihat langsung dampak positif dari wisata yang maju.  

Festival juga harus menyatu dengan kehidupan masyarakat. Misalnya, Festival Danau harus beriringan dengan menjaga ekosistem danau. Festival Pertanian bisa dikaitkan dengan tradisi bersama turun ke sawah, termasuk syukuran panen, atau prosesi menjemput padi. Dengan begitu, festival bukan sekadar tontonan, melainkan bagian dari budaya yang dimunculkan kembali, sekaligus menjadi daya tarik wisata yang otentik.  

Selain itu, Kerinci punya keunggulan lain: PLTA sebagai salah satu pembangkit listrik terbesar. Artinya, secara energi Kerinci surplus. Jika kekuatan internal ini ditingkatkan ke arah untuk.menggerakkan Server teknologi 5G, Kerinci bisa menjadi kawasan digital unggulan. Tujuannya jelas: menjadikan Kerinci pusat penggerak ekonomi, layaknya Swiss yang dikenal sebagai pusat keuangan dan ekonomi dunia, dengan perdagangan saham dan pergerakan pasar global. Bayangkan jika investor dan trader bisa ditarik ke Kerinci dengan mendirikan pasar bursa jual-beli saham di sini. Energi ada, jaringan ada, pariwisata hidup, budaya kuat—semua bisa bersatu menjadi fondasi ekonomi baru.  

Dan setelah dipikir-pikir, memang tidak ada jalan lain selain ini untuk memajukan dan membangun daerah secara keseluruhan. Pariwisata adalah satu-satunya sektor yang mampu menggerakkan ekonomi rakyat, menjaga lingkungan, melestarikan budaya, sekaligus membuka peluang masa depan. Ditambah energi surplus dari PLTA dan peluang digitalisasi 5G, Kerinci bisa melangkah lebih jauh: bukan hanya destinasi wisata, tetapi juga pusat ekonomi kreatif dan finansial, meniru model Swiss sebagai pusat keuangan dunia. Semua itu memungkinkan terwujud bila kita berani memulainya dari sekarang.  

Oleh: 

Adv. Yan Salam Wahab, SHI. M.Pd. C.Med  

Advokat/Pengacara, Konsultan dan Mediator Hukum,  Aktivis, Pengamat Ekonomi, Politik, Hukum, Hankam, Sosial, Budaya, Kesejahteraan dan.Pendidikan

Selamatkan Uang Rakyat, Hadiah 200 Juta, Pelapor Dirahasiakan: Jangan Takut Laporkan Korupsi

Selamatkan Uang Rakyat, Hadiah 200 Juta, Pelapor Dirahasiakan: Jangan Takut Laporkan Korupsi

Opini Register Center   00.36

Korupsi sudah merusak sendi kehidupan bangsa. Anggaran yang seharusnya membangun sekolah, rumah sakit, dan jalan justru masuk ke kantong pribadi. Karena itu, melaporkan korupsi bukan sekadar pilihan, melainkan kewajiban moral untuk menyelamatkan negara.  

Dasar hukumnya jelas: Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 memberi hak kepada masyarakat untuk menerima hadiah maksimal Rp200 juta bila laporan korupsi terbukti dan berhasil menyelamatkan kerugian negara. Aturan ini adalah bentuk pengakuan negara atas keberanian rakyat.  

Namun mari kita tegaskan: melaporkan korupsi adalah urusan nyawa. Pelapor harus benar-benar menjaga kerahasiaan. Sekalipun sudah melapor, jangan sekali-kali membuka suara ke publik. Jangan bercerita ke tetangga, jangan bersuara di media sosial, jangan pula menyebut nama orang yang dilaporkan. Cukup lembaga hukum dan diri kita sendiri yang tahu. Biarkan aparat bekerja, biarkan KPK menindaklanjuti, dan biarkan LPSK menjaga keamanan.  

Fakta menunjukkan, KPK berhasil menjerat banyak pejabat di seluruh pelosok Indonesia berkat laporan masyarakat. Puluhan OTT dilakukan, ratusan pejabat ditangkap, dan semuanya bermula dari keberanian warga yang melapor secara diam-diam. KPK hanya terdiri dari segelintir orang, mustahil mereka menjangkau seluruh negeri tanpa peran aktif rakyat.  

Kini jalur melapor pun semakin jelas. Masyarakat bisa langsung melapor ke lembaga hukum, atau melalui LSM nasional yang telah menjalin kerja sama resmi dengan KPK dan tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Dengan cara ini, laporan tetap sampai ke tangan KPK, pelapor tetap terlindungi, dan kerahasiaan tetap terjaga.  

Pesan saya sederhana: jangan pilih-pilih, jangan ragu. Ada bukti, laporkan. Jangan takut, karena negara sudah menyiapkan perlindungan. Hadiah Rp200 juta hanyalah bonus. Yang utama adalah keberanian kita menjaga negeri dari kanker korupsi. Koruptor boleh punya uang dan kuasa, tapi rakyat punya senjata: keberanian yang dijaga dengan kerahasiaan.  

Penulis:  

Adv. Yan Salam Wahab, S.HI., M.Pd.  

Advokat, Pengacara, Konsultan Hukum, Mediator, Aktivis Senior, dan Pengamat Sosial Kemasyarakatan.

Kapal Induk vs Makan Bergizi Gratis

Kapal Induk vs Makan Bergizi Gratis

Nasional Register Center   10.38

Amerika Serikat membangun kapal induk nuklir tercanggih, USS Gerald R. Ford (CVN-78), dengan biaya sekitar Rp180–200 triliun. Kapal ini bukan sekadar besi raksasa di lautan, melainkan simbol kekuatan dan kekuasaan. Ia dirancang untuk beroperasi puluhan tahun, menjadi penjaga kepentingan global, dan bukti nyata bagaimana sebuah investasi raksasa bisa menghasilkan daya tahan strategis jangka panjang.  

Indonesia, di sisi lain, menetapkan anggaran Rp335 triliun per tahun untuk Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Angka ini bahkan lebih besar daripada harga kapal induk. Tetapi ironisnya, program yang seharusnya menjadi investasi masa depan generasi justru tampak rapuh, tidak efisien, dan seolah hanya menghamburkan anggaran.  

Bayangkan, sebuah kapal induk dengan biaya Rp200 triliun bisa beroperasi puluhan tahun, menjadi lambang kekuatan negara, dan memberi efek nyata bagi strategi global. Sementara itu, Rp335 triliun untuk MBG hanya berlaku satu tahun, tanpa jaminan kesinambungan, tanpa kepastian efisiensi, dan sering kali lebih sibuk di atas kertas daripada di lapangan.  

Kapal induk jelas hasilnya: ada wujud fisik, ada masa pakai panjang, ada fungsi strategis. MBG, dengan biaya lebih besar, masih dipenuhi tanda tanya. Apakah distribusi makanan benar-benar sampai ke anak-anak yang  benar-benar membutuhkannya? Apakah kualitas gizi terjamin, atau sekadar formalitas di atas kertas, akhirnya banyak juga berita anak keracunan? Apakah Rp335 triliun itu akan meninggalkan jejak jangka panjang, atau hilang dalam laporan tahunan yang penuh angka tetapi minim dampak?  

Di sinilah letak paradoksnya. Kapal induk menjadi lambang kekuatan negara. MBG seharusnya menjadi lambang kepedulian sosial, simbol bahwa negara hadir untuk anak-anaknya. Tetapi ketika anggaran raksasa tidak diiringi efisiensi, MBG justru menjadi lambang keraguan: besar di angka, kecil di hasil.  

Pertanyaan moralnya sederhana: apakah Rp335 triliun benar-benar membentuk masa depan anak-anak Indonesia, atau justru menghamburkan anggaran negara? Kapal induk mungkin menakutkan di lautan, tetapi anak-anak sehat dan cerdas jauh lebih menakutkan bagi kebodohan dan kemiskinan. Sayangnya, jika program sebesar MBG tidak dijalankan dengan efisiensi, ia hanya akan menjadi kapal induk yang karam di daratan anggaran—megah di nama, tetapi lemah di kenyataan.  

Biaya makan bergizi gratis satu tahun lebih besar daripada harga kapal induk yang bisa beroperasi puluhan tahun. Perbandingan ini menohok: apakah kita sungguh serius membangun masa depan anak-anak, atau sekadar menghamburkan anggaran dengan nama yang indah? Indonesia tidak kekurangan dana. Yang kita kekurangan adalah efisiensi, disiplin, dan keberanian moral untuk memastikan uang rakyat benar-benar kembali ke rakyat. Tanpa itu, Program MBG hanya akan menjadi contoh betapa mudahnya sebuah bangsa menghamburkan anggaran raksasa tanpa hasil yang sepadan.  

Oleh: Adv. Yan Salam Wahab, S.HI., M.Pd.  

?

Membongkar Fakta yang Ditutup Rapat Demi Cap "Islam itu Terrorist"

Membongkar Fakta yang Ditutup Rapat Demi Cap "Islam itu Terrorist"

Politik INTER Register Center   21.21

Katanya Islam dan Muslim jadi biang kerok kekerasan, terorisme, dan segala macam kerusuhan dunia. Tapi mari kita buka catatan hitam sejarah dan statistik: siapa sebenarnya yang mencatat rekor kelam?

Negara dengan tingkat pelacuran tertinggi

1. Thailand (Budha)  

2. Denmark (Kristen)  

3. Italia (Kekristianan)  

4. Jerman (Kristen)  

5. Prancis (Kekristianan)  

6. Norwegia (Kristen)  

7. Belgia (Kekristianan)  

8. Spanyol (Kekristianan)  

9. Inggris (Kekristianan)  

10. Finlandia (Kristen)  

Mayoritas Kristen. Jadi, siapa yang sebenarnya jadi “raja prostitusi dunia”? Fakta ini bukan gosip, tapi data yang jarang diangkat. Ironisnya, dunia diam seribu bahasa, seolah-olah pelacuran itu hanya masalah “lokal” dan bukan aib global.

Negara dengan tingkat pencurian tertinggi

1. Denmark dan Finlandia (Kristen)  

2. Zimbabwe (Kekristianan)  

3. Australia (Kekristianan)  

4. Kanada (Kekristianan)  

5. Selandia Baru (Kekristianan)  

6. India (Hinduisme)  

7. Inggris dan Wales (Kristen)  

8. AS (Kekristianan)  

9. Swedia (Kekristianan)  

10. Afrika Selatan (Kekristianan)  

Lagi-lagi dominasi Kristen. Jadi, maling kelas dunia itu siapa? Kalau pencuri kecil di kampung ditangkap, heboh. Tapi pencuri kelas negara? Sunyi. Dunia pura-pura tuli.

Negara dengan tingkat kecanduan alkohol tertinggi

1. Moldavia (Kristen)  

2. Belarus (Kristen)  

3. Lituania (Kristen)  

4. Rusia (Kristen)  

5. Republik Ceko (Kristen)  

6. Ukraina (Kristen)  

7. Andorra (Kristen)  

8. Romania (Kristen)  

9. Serbia (Kristen)  

10. Australia (Kristen)  

Semua Kristen. Jadi, siapa yang mabuk sampai rusak generasi? Alkohol jadi budaya, tapi dampaknya: keluarga hancur, generasi lumpuh, ekonomi bocor. Tapi tetap saja, Muslim yang dituding “tidak beradab”.

Negara dengan tingkat pembunuhan tertinggi

1. Honduras (Kristen)  

2. Venezuela (Kristen)  

3. Belize (Kristen)  

4. El Salvador (Kristen)  

5. Guatemala (Kristen)  

6. Afrika Selatan (Kekristianan)  

7. Santa Kitts dan Nevis (Kristen)  

8. Bahama (Kristen)  

9. Lesotho (Kristen)  

10. Jamaika (Kristen)  

Mayoritas Kristen. Jadi, siapa yang paling hobi bunuh sesama? Angka pembunuhan ini bukan sekadar statistik, tapi jeritan manusia yang hilang nyawa. Dunia bungkam, tapi kalau ada konflik kecil di negeri Muslim, langsung dicap “barbar”.

Geng paling berbahaya

1. Yakuza (Tanpa agama)  

2. Agberas (Kristen)  

3. Wah Sing (Kristen)  

4. Bos Jamaika (Kristen)  

5. Pertama (Kristen)  

6. Persaudaraan Aryan (Kristen)  

Mayoritas Kristen. Jadi, siapa yang bikin dunia penuh geng kriminal? Mereka punya jaringan, punya senjata, punya bisnis gelap. Tapi tetap saja, label “teroris” dilempar ke Muslim.

Kartel narkoba terbesar

1. Pablo Escobar - Kolombia (Kristen)  

2. Amado Carrillo - Kolombia (Kristen)  

3. Carlos Lehder Rivas (Kristen)  

4. Griselda Blanco - Kolombia (Kristen)  

5. Joaquin Guzman - Meksiko (Kristen)  

6. Rafael Caro Quintero - Meksiko (Kristen)  

Semua Kristen. Jadi, siapa yang jadi “CEO narkoba dunia”? Mereka merusak jutaan anak muda, menghancurkan bangsa, tapi dunia masih sibuk menuding Muslim.

Fakta Sejarah yang Sering Disembunyikan

- Siapa yang memulai Perang Dunia I? Bukan Muslim.  

- Siapa yang memulai Perang Dunia II? Bukan Muslim.  

- Siapa yang menjatuhkan bom di Hiroshima dan Nagasaki? Bukan Muslim.  

- Siapa yang membunuh hampir 20 juta penduduk asli Australia? Bukan Muslim.  

- Siapa yang membunuh hampir 100 juta penduduk asli Amerika di Amerika Selatan? Bukan Muslim.  

- Siapa yang membunuh hampir 50 juta penduduk asli Amerika di Amerika Utara? Bukan Muslim.  

- Siapa yang menculik lebih dari 180 juta orang Afrika, 88% mati di laut? Bukan Muslim.  

Dan inilah ironi paling telanjang:  

Kalau Non-Muslim melakukan teror, pembantaian, atau kejahatan massal, dunia menyebutnya “crime”, kejahatan biasa.  

 Tapi kalau Muslim berjuang mempertahankan diri dari penindasan, langsung dicap “terrorist”.  

Label ini bukan sekadar kata, tapi senjata propaganda. Dunia digiring untuk percaya bahwa terorisme identik dengan Islam, padahal fakta sejarah dan statistik berteriak sebaliknya. Bukankah ini konspirasi yang dirancang rapi, dengan tujuan membungkam suara perlawanan?

Mari berhenti menelan propaganda mentah-mentah. Dunia damai bukan lahir dari stigma, tapi dari keberanian membongkar fakta. Mari bersatu, vokal, dan berjanji: membangun dunia dengan kerukunan, cinta, dan kasih sayang — bukan dengan label palsu dan propaganda murahan.  

Guru Honorer Merangkap Pendamping Desa, Mengapa Harus dia Jadi Tumbal?

Guru Honorer Merangkap Pendamping Desa, Mengapa Harus dia Jadi Tumbal?

SOSBUD Register Center   00.44

Sebagai seorang praktisi hukum, saya melihat kasus guru honorer berinisial MMH dari Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, yang ditahan karena merangkap sebagai pendamping desa, sebagai potret buram penegakan hukum kita. Laporan berawal dari Inspektorat Kabupaten Probolinggo, lalu diteruskan ke kejaksaan. Nilai yang disebut merugikan negara sekitar Rp118,8 juta. Namun, dari sudut pandang hukum, ini lebih tepat dikategorikan sebagai kesalahan administratif, bukan tindak pidana korupsi.  

Seorang guru honorer dengan gaji pas-pasan langsung dijadikan tersangka dan dipenjara. Sementara pejabat tinggi yang merangkap jabatan di kementerian, komisaris BUMN, bahkan perusahaan swasta, tetap aman dengan gaji berlipat-lipat. Pertanyaan mendasar muncul: apakah Keadilan atas hukum kita hanya berani menjerat rakyat kecil, sementara pejabat besar dibiarkan bebas?  

Kenyataan ini menimbulkan kekecewaan mendalam. Guru yang seharusnya dihormati malah dipermalukan. Desa kehilangan figur penting, pendidikan terganggu, pembangunan tersendat. Sementara di atas sana, pejabat besar duduk nyaman, seolah hukum hanya berlaku untuk mereka yang lemah.  

Ungkapan yang berkembang di masyarakat mencerminkan rasa getir itu: guru jadi tumbal, pejabat jadi raja. Gaji dobel guru dianggap korupsi, gaji dobel menteri dianggap prestasi. Pendamping desa dipenjara, komisaris berpesta. Kalimat-kalimat ini bukan sekadar sindiran, melainkan jeritan kecewa terhadap penegakan hukum yang timpang.  

Sebagai advokat, saya menegaskan: jika hukum terus tajam ke bawah dan tumpul ke atas, bangsa ini sedang kehilangan arah moralnya. Keadilan yang seharusnya melindungi semua orang, justru berubah menjadi alat untuk menekan yang lemah.  

Ditulis oleh:  

Adv. Yan Salam Wahab, S.HI., M.Pd.  

Advokat / Konsultan Hukum / Aktivis Sosial