Di Balik Dua Gerbang Perbatasan Kota Jalur Sebukar–Kumun: Mengupas Kembali Rahasia Tersembunyi Pemekaran Kota Sungai Penuh

Di Balik Dua Gerbang Perbatasan Kota Jalur Sebukar–Kumun: Mengupas Kembali Rahasia Tersembunyi Pemekaran Kota Sungai Penuh

Daerah Register Center   21.44

Bayangkan melintasi jalur Sebukar–Kumun. Dari Semerah menuju Desa Baru Debai, kita sudah masuk ke Kecamatan Tanah Kampung. Hanya satu desa, lalu berjalan sedikit, sudah masuk lagi ke Desa Debai yang kini berada di Kecamatan Kumun Debai. Terpaut satu Desa Lalu masuk kembali ke Kabupaten Wilayah Danau Kerinci Barat atau Tanjung Pauh. Lalu balik masuk LagI ke Kecamatan Kumun Debai. Padahal Desa Debai dan Desa Baru Debai saja dulunya satu kesatuan. Kini, keduanya dipecah, dicincang, bahkan seolah dicaplok ke dalam dua kecamatan berbeda. Maka dalam satu jalan, orang melewati dua gerbang, dua pintu, dua kecamatan. Inilah saksi bisu paling jelas dari pemekaran yang tidak tuntas: satu akar sejarah, tapi dipaksa terbelah demi kepentingan.  

Sejak masa Orde Baru, Pondok Tinggi sudah memenuhi syarat administratif dan sosial untuk menjadi kecamatan. Penduduk cukup, wilayah jelas, adat kuat, dan kesiapan sosial nyata. Tapi aspirasi itu ditolak. Sementara wilayah lain yang belum siap justru dipaksa jadi kecamatan. Dari kekecewaan itu lahirlah ungkapan lama.bait lagu yang mengandung unsur Rasisne: “Sunge lah panoh bukiang Pondok Tinggai.” Ironisnya, niat masyarakat Pondok Tinggi akhirnya sukses  juga jadi kecamatan yang lama di perjuangkan, tapi baru kemudian.setelah ada kota, dan justru oleh walikotanya orang Sitinjau Laut lama yakni Tanah Kampung.  

Cerita orang tua menegaskan akar sejarah yang sama. Debai, Baru Debai, dan Pinggir Air berasal dari Tanco–Semerah, lalu berbaur dengan Kumun dan Tanjung Pauh. Pendung Hiang dan Koto Padang berasal dari Sitinjau Laut lama, terutama Tanco Sebukar, Hiang, dan Penawar. Tanah Kampung pun punya akar yang sama, berada pada wilayah kekerabatan Atur Bumi. Semua ini satu rumpun, tapi kemudian dicincang, dipotong, bahkan dicaplok demi kepentingan politik.  

Bandara Depati Parbo sengaja dikeluarkan dari batas kota. Alasannya bukan teknis, melainkan politis: karena bandara berada di wilayah Sitinjau Laut lama, yang dianggap ancaman. Di sana ada tokoh‑tokoh kuat yang kritis terhadap bupati. Maka bandara diposisikan di luar, dan kota kehilangan pintu utama yang mestinya jadi kebanggaan.  

Ironi sejarah pun muncul "politik Cincang Mencincang" gagal total. Sitinjau Laut lama yang sebagian besar dikeluarkan karena kekuatannya dianggap ancaman, justru menyisakan sedikit wilayah  Sitinjau laut yang masuk ke kota, dan akhirnya juga melahirkan wali kota dua periode. Langkah yang semula dimaksudkan untuk melemahkan malah berbalik arah: sisa yang dianggap pinggiran justru jadi pusat kekuasaan.  

Hal‑hal tak terduga terus berulang. Pesisir bukit yang dulu dianggap pinggiran dan di remehkan juga pernah melahirkan wali kota. Kini, Kumun juga melahirkan wali kota. Semua ini meninggalkan jejak dari gagalnya misi dan ambisi pencetus pemekaran yang kacau, terutama bagi tokoh dusun yang dulu menekankan dusunnya sebagai nama kota. Padahal semestinya, pemekaran diarahkan untuk melahirkan nama kota Kerinci, bukan Kota Sungai Penuh.  

Janji‑janji besar pun sirna. Pemekaran Kerinci menjadi tiga wilayah yang dulu digembar‑gemborkan tak pernah terwujud. Kerinci Hilir yang diharapkan jadi solusi justru berubah jadi dilema. Sungai Penuh yang pernah digadang‑gadang sebagai ibu kota provinsi, bahkan disebut sebagai “puncak andalas”, ternyata hanya tinggal cerita. Semua janji itu hilang ditelan kepentingan, meninggalkan rakyat dengan kekecewaan. janji-janji manis meninggalkan wilayah Sitinjau laut Lama dan Bandara di sana  demi syarat menyiapkan Kerinci Hilir hanyalah Mimpi belaka.

Pada akhirnya, pemekaran yang disebut misi baik ternyata penuh langkah keliru. Dan di balik langkah keliru itu, terselip niat samar yang lebih condong pada kepentingan kekuasaan daripada kepentingan rakyat. Dua gerbang Sebukar–Kumun tetap berdiri, menjadi saksi bisu atas pencaplokan, pencincangan, dan ironi politik yang membentuk wajah Kota Sungai Penuh hari ini. ..

Next : masih berlanjut ceritanya....

Oleh : Tokoh Saksi melihat Sejarah Ambisi, Misi dan Mimpi Pemekaran Kerinci

Baca Juga :

Cacat Substansi dalam Lambang Kota Sungai Penuh

Polemik Nama Kota Sungai Penuh dan Usulan Menjadi Kota Kerinci

MENGAPA NEGARA-NEGARA ARAB "MENYEMBAH" AMERIKA?

MENGAPA NEGARA-NEGARA ARAB "MENYEMBAH" AMERIKA?

UMUM Register Center   04.29

Dolar sebenarnya tidak lebih dari selembar kertas. Ia hanya diberi angka, lalu diyakinkan kepada dunia bahwa angka itu berharga. Nilai dolar bukan lahir dari emas atau barang nyata, melainkan dari keyakinan yang dipaksa dan ancaman yang nyata. Amerika berhasil membuat dunia percaya bahwa tanpa dolar, peradaban akan lumpuh.  

Sejak 1971, ketika jaminan emas dicabut, dolar sejatinya sudah mati. Tapi Amerika tidak membiarkan mayat itu membusuk. Mereka menghidupkannya kembali lewat sistem Petrodollar: aturan bahwa minyak dunia hanya boleh dijual dengan dolar. Dengan cara ini, kertas bernama dolar berubah menjadi senjata penjajahan energi.  

Kesepakatan gelap dengan raja-raja Arab, terutama keluarga Saud, menjadi fondasi. Amerika menawarkan perlindungan takhta dengan senjata dan intelijen, dengan syarat minyak hanya dijual menggunakan dolar. Maka minyak Timur Tengah pun resmi menjadi “nyawa” bagi dolar, dan para penguasa Arab tunduk pada ancaman Amerika.  

Dunia pun masuk perangkap. Semua negara butuh minyak, dan untuk membeli minyak mereka harus punya dolar. Maka seluruh dunia bekerja keras, menjual barang, hanya demi mendapatkan kertas bernama dolar. Uang itu masuk ke kantong penguasa Arab, tapi dipaksa kembali ke Amerika lewat surat utang dan belanja senjata. Amerika mencetak kertas kosong, menukarnya dengan minyak, lalu uang itu balik lagi ke mereka.  

Perdamaian di Timur Tengah justru berbahaya bagi sistem ini. Karena tanpa ketakutan, raja-raja Arab tidak butuh perlindungan Amerika. Maka konflik dan perang di kawasan itu sengaja dipelihara. Setiap peluru yang meledak di sana, dolar tetap kokoh di Wall Street.  

Siapa pun yang mencoba keluar dari sistem ini langsung dihancurkan. Saddam Hussein dihukum karena mau jual minyak pakai Euro. Gaddafi dibunuh karena berencana membuat mata uang emas Afrika. Amerika tidak datang dengan diplomasi, tapi dengan tentara. Narasi “demokrasi” hanyalah dongeng. Kesalahan mereka sesungguhnya adalah menantang kertas bernama dolar.  

Kekejaman sistem ini terasa sampai ke piring makan kita. Minyak adalah bahan dasar pupuk, transportasi, listrik. Jadi setiap kali Amerika memainkan dolar, harga pangan dan biaya hidup kita ikut naik. Tanpa sadar, kita semua sedang membiayai mesin perang Amerika.  

Pada akhirnya, kita harus berani melihat kenyataan: dolar hanyalah kertas yang diberi angka. Nilainya bertahan bukan karena emas, tapi karena ancaman. Selama minyak masih jadi darah mesin dunia, dan selama ancaman Amerika masih menakutkan, kita semua tetap jadi korban. Uang di dompet kita bukan sekadar alat tukar, tapi simbol ketidakberdayaan di bawah todongan senjata sang preman global.  

Di Rilis oleh : 

Adv. Yan Salam Wahab, S.HI., M.Pd. 

Menimbang Keluarga Baik-baik dalam Rencana Pernikahan

Menimbang Keluarga Baik-baik dalam Rencana Pernikahan

SOSBUD Register Center   23.30

Pasca Lebaran, kampung-kampung ramai dengan pesta kawinan. Tenda berdiri di pinggir jalan, musik menggelegar, kursi penuh tamu, nasi kotak jadi rebutan. Orang tua sibuk memastikan pesta meriah, seakan ukuran kebahagiaan anak ditentukan oleh seberapa besar panggung dan seberapa panjang daftar undangan.  

Namun pesta hanyalah sehari. Yang lebih penting adalah keluarga tempat anak akan berlabuh. Orang tua sering berpesan: “Carilah keluarga baik-baik.” Tetapi apa sebenarnya maksudnya?  

Sebagai seorang lawyer, saya punya standar yang jelas. Keluarga baik-baik adalah keluarga yang agamanya kokoh, bersih dari perkara hukum, dan menjaga nama baik. Agama menjadi pondasi utama; kalau pondasi ini kuat, nilai-nilai lain ikut tertata. Hukum menjadi pagar; kalau tidak ada anggota keluarga yang tersandung pidana atau perdata, maka rumah tangga baru tidak ikut terseret masalah. Nama baik menjadi warisan; kehormatan keluarga adalah modal sosial yang akan diwariskan kepada anak cucu.  

Saya menegaskan hal ini bukan sekadar teori. Dari pihak keluarga tempat saya dibesarkan—sepupu, paman, kerabat dekat—belum ada catatan tersandung hukum. Maka standar saya jelas: keluarga baik-baik adalah keluarga yang bersih secara hukum, terhormat secara sosial, dan berakar pada nilai agama.  

Dan ada satu hal yang tidak bisa ditawar: keluarga yang tersandung kasus korupsi tidak masuk dalam standar saya. Karena itu, saya menilai keluarga yang punya catatan pelanggaran berat, reputasi tercemar, atau kehormatan rusak tidak layak dijadikan besan, meskipun mereka tampak disukai banyak orang. Popularitas bukan ukuran. Banyak pejabat yang dielu-elukan, bahkan dianggap terhormat, padahal catatan hukumnya penuh noda. Itu bukan keluarga baik-baik.  

Ironisnya, banyak orang tua lebih sibuk menghitung kursi pesta daripada memeriksa latar belakang keluarga calon menantu. Yang penting tenda besar, musik keras, dan tamu puas. Urusan apakah besan punya catatan hukum atau reputasi yang tercemar? Ah, itu dianggap “nanti saja.” Padahal pesta kawinan bisa selesai dalam sehari, sementara masalah hukum dan nama baik bisa menghantui seumur hidup.  

Kenyataannya, orang tua rela berutang demi pesta, tapi lupa bahwa salah pilih keluarga bisa berarti berutang kehormatan seumur hidup. Maka, kalau benar-benar ingin anak bahagia, jangan cuma sibuk memikirkan nasi kotak dan undangan. Pastikan dulu keluarga calon menantu benar-benar baik-baik—dalam arti agama yang kokoh, hukum yang bersih, dan nama baik yang terjaga.  

Karena pesta hanyalah hiburan sesaat, sementara keluarga baik-baik adalah penentu masa depan. Pesta besar memberi bahagia sehari, tapi keluarga baik-baik memberi tenang seumur hidup.  

Oleh : Adv. Yan Salam Wahab, SHI. M.Pd

Pasrah pada Pengacara Titipan Sama Saja Menggadaikan Nasib

Pasrah pada Pengacara Titipan Sama Saja Menggadaikan Nasib

SOSBUD Register Center   22.58

Aparat hukum disumpah dengan tugas yang jelas. Polisi disumpah untuk menyidik, mencari bukti kesalahan tersangka, lalu menyerahkannya kepada jaksa agar perkara naik ke pengadilan. Jaksa disumpah untuk mendakwa, memastikan terdakwa dijatuhi hukuman setinggi-tingginya sesuai aturan. Sementara itu, pengacara disumpah dengan tugas yang berbeda: membela tersangka sejak tahap penyidikan, menghadapi dakwaan jaksa, hingga duduk di kursi terdakwa, agar tersangka bisa mendapatkan hukuman yang seringan-ringannya, bahkan sebebas-bebasnya.  

Logika ini sederhana: polisi dan jaksa bekerja untuk membuktikan kesalahan, pengacara bekerja untuk membela. Mereka adalah lawan tanding dalam arena hukum. Tetapi ketika tersangka pasrah menerima pengacara yang ditunjuk oleh polisi atau jaksa, maka benteng keadilan runtuh. Bagaimana mungkin lawan tanding ditentukan oleh pihak yang harus diawasi? Itu sama saja dengan pertandingan di mana wasit sekaligus menentukan siapa pemain tim lawan.  

Pasrah pada pengacara titipan sama saja dengan menggadaikan nasib. Hak memilih pengacara adalah hak asasi yang dijamin undang-undang. Begitu hak itu dilepas, tersangka kehilangan senjata utama untuk membela diri. Aparat bisa memanfaatkan situasi ini untuk kepentingan pribadi, bahkan karier, meskipun tersangka akhirnya dihukum secara tidak adil.  

Korban dari praktik ini sering kali adalah tersangka yang enggan mencari pengacara independen atau mereka yang berharap ada layanan probono. Alih-alih mendapatkan pembelaan sungguh-sungguh, mereka justru terjebak dalam pendampingan semu. Pengacara titipan hadir hanya untuk melengkapi administrasi, bukan untuk melawan. Akibatnya, tersangka yang seharusnya punya kesempatan membela diri malah digiring ke jalur hukum yang pincang.  

Dan fakta yang lebih mencengangkan, lebih dari 70% terpidana yang kini mendekam di penjara di negeri ini adalah produk dari praktik titipan semacam itu. Mereka pasrah pada nasib, menyerahkan haknya kepada sistem yang seharusnya diawasi, dan akhirnya terjebak dalam hukuman yang tidak selalu adil.  

Keadilan pun jadi ilusi. Aparat berkata, “Tenang, sudah ada pengacara,” padahal pengacara itu hanya stempel. Kalau aparat yakin prosedurnya bersih, kenapa harus takut pada pengacara independen yang benar-benar membela klien? Justru kehadiran pengacara independen adalah bukti bahwa proses hukum berjalan terbuka.  

Hukum yang sehat bukan soal cepat, melainkan soal benar. Tersangka tidak boleh pasrah, aparat tidak boleh memaksa, dan pengacara tidak boleh sekadar formalitas. Pendampingan hukum adalah benteng keadilan. Kalau benteng itu rapuh, seluruh bangunan hukum ikut runtuh. Pasrah pada pengacara titipan bukan hanya keliru, tapi berbahaya. Itu sama saja dengan menyerahkan nasib ke tangan orang lain tanpa jaminan pembelaan. Dan sekali nasib digadaikan, keadilan pun ikut tergadai.  

Oleh : Adv. Yan Salam.Wahab, SHI. M.Pd

Hak Didampingi Pengacara: Antara Prinsip Hemat dan Realita Terjerat

Hak Didampingi Pengacara: Antara Prinsip Hemat dan Realita Terjerat

SOSBUD Register Center   06.32

Hak untuk didampingi pengacara dalam proses hukum adalah jaminan dasar yang diberikan oleh undang-undang. Baik saksi maupun terdakwa, semua berhak mendapatkan pendampingan agar tidak tersesat dalam keruwetan pasal dan prosedur. Kehadiran pengacara bukan sekadar simbol, melainkan perisai yang memastikan proses hukum berjalan adil, transparan, dan tidak menjerumuskan orang awam ke dalam jebakan bahasa hukum yang rumit.  

Namun kenyataan di lapangan sering jauh dari prinsip. Banyak orang yang tahu pentingnya pendampingan hukum, tapi memilih jalan pintas: tidak mau rugi membayar jasa pengacara. Ada yang beralasan biaya terlalu mahal, ada pula yang merasa kasusnya ringan sehingga tidak perlu repot. Akibatnya, mereka masuk ruang sidang tanpa perlindungan, berhadapan langsung dengan aparat hukum yang sudah terbiasa dengan strategi persidangan. Fenomena ini membuka ironi besar: hak yang dijamin undang-undang sering kali dikorbankan karena pertimbangan ekonomi.  

Padahal, tanpa pengacara, risiko salah tafsir, salah langkah, bahkan salah vonis bisa lebih besar. Ketika seseorang menganggap “hemat biaya” lebih penting daripada “hemat risiko,” maka sebenarnya ia sedang berjudi dengan nasibnya sendiri. Lebih jauh lagi, ada logika unik yang berkembang di masyarakat Indonesia: mereka lebih takut kehilangan harta daripada kehilangan kebebasan. Penjara dianggap nasib buruk yang bisa dijalani, tapi penyitaan aset—tanah, rumah, tabungan—itu terasa jauh lebih mengerikan.  

Rela tidur di sel asal jangan kehilangan sawah, rela makan nasi bungkus di balik jeruji asal jangan rekeningnya kosong. Ironisnya, mereka lupa bahwa tanpa pengacara, jeruji bisa berubah jadi pintu menuju pelelangan aset. Inilah mental “hemat biaya tapi rugi besar.” Tidak mau bayar pengacara karena takut uang keluar, padahal justru dengan pengacara, peluang melindungi harta lebih besar. Akhirnya, banyak yang berakhir bukan hanya kehilangan kebebasan, tapi juga kehilangan tanah, rumah, dan tabungan—semua karena merasa pintar sendiri.  

Kondisi ini menyingkap masalah struktural: akses terhadap jasa hukum masih dianggap barang mewah. Seharusnya negara dan lembaga profesi hukum bisa memperluas layanan bantuan hukum gratis atau terjangkau, agar masyarakat tidak lagi dihadapkan pada dilema antara keadilan dan biaya. Tanpa langkah nyata, hak didampingi pengacara akan terus menjadi hak yang hanya indah di atas kertas, tapi sulit diwujudkan di ruang sidang.  

Hak didampingi pengacara itu bukan sekadar tulisan di undang-undang. Ia baru berarti kalau masyarakat bisa benar-benar mengaksesnya tanpa takut kantong jebol. Karena pada akhirnya, lebih baik keluar uang untuk pengacara daripada keluar harta karena salah langkah hukum. Lebih baik membayar jasa profesional yang bisa melindungi masa depan, daripada menghemat biaya tapi kehilangan segalanya.  

Oleh : Adv. Yab Salam Wahab, SHI. M.Pd

Koperasi Merah Putih: Dari Mimpi Ritel ke Monumen Salah Urus

Koperasi Merah Putih: Dari Mimpi Ritel ke Monumen Salah Urus

Ekonomi Bisnis NAS Register Center   00.24

Koperasi Merah Putih digembar-gemborkan sebagai tandingan Alfamart dan Indomaret. Katanya mau jadi simbol kebangkitan ekonomi rakyat, jawaban atas dominasi ritel modern. Di atas kertas, programnya terdengar bagai mimpi indah: memberdayakan rakyat, membuka lapangan kerja, menghadirkan ritel alternatif yang lebih adil.  

Namun kenyataan di lapangan jauh berbeda. Gedung-gedung dibangun di lokasi yang tidak strategis, tanpa studi kelayakan, tanpa perencanaan matang. Karena itu, sejak awal proyek ini sudah diduga kuat akan berakhir terbengkalai. Bangunan berdiri, tapi risiko besar menunggu: sepi pengunjung, tidak ada pasar, dan akhirnya hanya jadi monumen salah urus.  

Program yang digadang-gadang “bahagia” itu ternyata hanya bahagia di cerita. Di brosur, di pidato, di presentasi, semuanya tampak indah. Tapi begitu masuk tahap eksekusi, yang tersisa hanyalah proyek ambisius tanpa arah. Selebihnya berakhir sia-sia, meninggalkan gedung kosong yang rawan jadi beban anggaran.  

Kalau ritel modern punya supply chain, riset pasar, dan strategi distribusi, koperasi ini hanya punya papan nama dan harapan kosong. Programnya lebih mirip buang-buang anggaran ketimbang pemberdayaan. Ironinya, jargon manis tetap dipoles: “ekonomi kerakyatan”, “alternatif ritel modern”. Padahal yang nyata justru ekonomi rakyat dipermainkan, jadi bahan eksperimen gagal.  

Koperasi Merah Putih akhirnya bukan tandingan ritel, melainkan tandingan tugu peringatan. Bedanya, tugu dibangun untuk mengenang jasa, sementara gedung ini dibangun untuk mengenang salah urus. Ia berdiri sebagai simbol ambisi besar dengan rencana kecil, proyek yang lebih banyak menguras anggaran daripada memberi manfaat nyata.