Demokrasi dan Legitimasi Kerajaan adalah Senjata Penjajahan untuk Menguasai dan Menindas

Demokrasi dan Legitimasi Kerajaan adalah Senjata Penjajahan untuk Menguasai dan Menindas

Sungai Penuh Register Center   05.49

Sejak reformasi, bangsa kita dipaksa menjalankan demokrasi ala Barat. Demokrasi ini digembar-gemborkan sebagai kebebasan, padahal kenyataannya hanyalah alat penjajahan. Amerika sebenarnya tidak peduli dengan demokrasi. Demokrasi itu hanya dipakai bila sebuah negara tidak tunduk, tetapi segera diabaikan bila negara itu sudah menyerahkan minyak, kebijakan, kedaulatan, bahkan kekayaannya. Demokrasi adalah standar ganda demi kepentingan penjajahan. Demokrasi bukan prinsip, melainkan senjata licik untuk menguasai bangsa lain.  

Kelicikan demokrasi adalah menjadikan rakyat sendiri sebagai senjata penjajahan. Rakyat diberi ilusi seolah memilih bebas, padahal pikirannya sudah dijajah lewat media, dana kampanye, dan propaganda. Begitu opini publik terkendali, rakyat sendiri yang menekan pemerintahnya agar tunduk. Inilah hegemoni penjajah: rakyat dijadikan alat untuk menundukkan bangsanya sendiri.  

Buktinya jelas di dunia Arab. Negara-negara monarki absolut di Timur Tengah tidak pernah dituntut demokrasi oleh Amerika. Mengapa? Karena rajanya tunduk, menyerahkan minyak, kebijakan, dan mengikuti kepentingan asing. Demokrasi tidak lagi dibutuhkan bila kepentingan sudah aman. Bukti nyata bahwa demokrasi hanyalah alat penjajahan, bukan prinsip yang sungguh-sungguh dijunjung.  

INGAT: Pancasila dan UUD 1945 tidak menyebut demokrasi ataupun kerajaan. Demikian juga dalam ajaran agama, terutama Islam, tidak ada kata demokrasi dan tidak ada kerajaan absolut. Yang ada adalah majlis syura: musyawarah untuk mufakat. Akar adat Kerinci yang benar-benar murni 100% sejalan dengan prinsip itu. Tidak ada sistem kerajaan dalam rumah lahek, rumah gedang, atau rumah panjang. Yang ada hanyalah musyawarah, keputusan bersama, bukan keputusan otoriter absolut oleh satu orang.  

Dalam kerajaan otoriter tanpa keadilan, rakyat dipaksa tunduk pada feodalisme: kekuasaan absolut di tangan satu figur. Dalam demokrasi, rakyat dipaksa tunduk pada yang menang: yang lemah tunduk pada yang kuat, yang sedikit tunduk pada yang banyak, meskipun yang banyak itu salah. Musyawarah berbeda: keputusan diterima dengan kesadaran, lahir dari kesefahaman, ditetapkan dari yang terbaik di antara orang-orang terbaik.  

Adat Kerinci tunduk atas keputusan para depati alam Kerinci. Depati adalah wakil dari kaum-kaum, dan wakil itu berasal dari darah daging atau keluarga murni kaum tersebut. Karena berasal dari keluarga sendiri, depati tidak akan menyesatkan kaumnya, melainkan menjaga marwah dan kepentingan keluarga serta kaum yang diwakilinya. Inilah jaminan bahwa keputusan adat lahir dari orang-orang terbaik untuk kebaikan bersama.  

Penjajah selalu merusak adat. Di zaman kolonial, adat dipelintir demi kepentingan penjajah. Bahkan sebelumnya, kerajaan yang mengambil alih kerajaan lain juga bentuk penjajahan, karena merampas kedaulatan. Perebutan wilayah antar kerajaan bukan sekadar perang, melainkan perampasan hak dan marwah. Simbol paling nyata adalah upeti: rakyat dipaksa menyerahkan hasil bumi dan tenaga kepada penguasa.  

Tegas harus dikatakan: jika sekarang masih ada yang mengatur adat Kerinci lalu merujuk atau berpedoman pada kekuasaan adat yang menindas dari sistem kerajaan suku lain, itu bukan adat Kerinci. Itu ide busuk dari jiwa penjilat, otak penjajah, dan orang-orang yang senang dijajah. Mereka ingin mengatur dengan cara merusak tatanan adat Kerinci, menyesatkan, dan menundukkan marwah kaum sendiri. Apalagi jika yang dijadikan pedoman adalah tatanan adat era penjajahan Belanda, yang jelas-jelas sudah dipelintir untuk kepentingan kolonial dan merusak kemurnian adat Kerinci.  

Lebih jauh lagi, pemerintahan adat tidak bisa ditumbangkan atau dicampur-adukkan dengan pemerintahan negara. Keduanya adalah entitas berbeda. Adat Kerinci berdiri di atas kedaulatannya sendiri, tidak bisa diganti dengan sistem negara, dan tidak bisa dipaksa tunduk pada aturan luar.  

Adat Kerinci adalah bukti nyata yang berbeda. Adat Kerinci berdiri sendiri, murni atas dasar musyawarah dan mufakat. Keputusan tertinggi bukan di tangan seorang raja, melainkan di tangan musyawarah para depati alam Kerinci. Mereka tidak tunduk pada kerajaan manapun. Jika ada yang mengatakan Kerinci berada di bawah kerajaan suku lain, itu keliru, pengaruh pikiran penjajah. Adat Kerinci menjalankan nilai Pancasila dan patuh pada aturan agama, menjaga marwah dan kedaulatan tanpa tunduk pada sistem asing.  

Sejak reformasi, demokrasi yang dipaksakan hanya melahirkan pemimpin-pemimpin tidak kompeten. Sistem voting 50+1 hanya melahirkan pemimpin bodoh, karena angka mayoritas dijadikan ukuran kebenaran. Demokrasi dan legitimasi kerajaan hanyalah senjata penjajahan untuk menguasai dan menindas. Indonesia, Islam, dan adat Kerinci punya jalan sendiri: musyawarah mufakat. Jalan yang lebih adil, lebih bijak, dan lebih berdaulat.  

Oleh: 

Adv. Yan Salam Wahab, SHI.. M.Pd. C.Med  

Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum, Mediator dan Aktivis Sosial  

Penyelesaian Sengketa Gugatan Warisan Turun-Temurun Sebuah Kaum di Kerinci yang Dikembalikan ke Akar Adatnya

Penyelesaian Sengketa Gugatan Warisan Turun-Temurun Sebuah Kaum di Kerinci yang Dikembalikan ke Akar Adatnya

Sungai Penuh Register Center   15.25

Sebagai advokat, saya melihat bahwa sengketa warisan turun-temurun di Kerinci bukan hanya soal sawah, ladang, atau rumah gedang peninggalan moyang. Persoalan ini jauh lebih dalam: ia menyangkut silsilah, legitimasi keturunan, dan struktur pengaturan kaum. Pepatah adat sudah mengingatkan: “ilang SKO, ilang saudaro, ilang pusako, ilang harto.”  

Bayangkan sebuah keluarga dengan lima anak. Anak kelima meninggal muda, meninggalkan anak-anak yang masih kecil. Setelah kematiannya, mantan suami membawa anak-anak itu ke rumah istri barunya. Hubungan anak-anak tadi dengan keluarga ibu dan neneknya menjadi renggang. Mereka tumbuh besar jauh dari akar keluarga ibu, tidak lagi mengenal siapa saudara kandung dari jalur ibu.  

Ketika dewasa dan berketurunan pula, generasi baru ini semakin jauh dari keluarga asal. Mereka tidak tahu lagi siapa nenek, siapa mamak, siapa saudara dari garis ibu. Di sinilah muncul potensi penghapusan sepihak. Pihak yang berniat salah bisa memalsukan ranji, seolah-olah hanya ada empat keturunan sah. Keturunan dari anak kelima dihapus dari silsilah, dianggap tidak ada, padahal secara darah mereka tetap bagian dari kaum. Akibatnya, mereka kehilangan hak atas sawah, ladang, bahkan rumah gedang peninggalan moyang. Hubungan persaudaraan pun hilang, dan pusaka jatuh ke tangan pihak yang lebih kuat secara politik atau ekonomi. Inilah bentuk nyata sabotase ranji: keturunan sah dihapus dari catatan keluarga demi kepentingan sepihak.  

Sengketa warisan ini juga tidak lepas dari munculnya peran semendo. Dalam banyak kasus, semendo tiba-tiba memegang jabatan ninik mamak pada kaum yang memiliki harta pusaka tinggi melimpah. Bahkan ada semendo yang berkuasa melewati lebih dari dua generasi. Akibatnya, muncul banyak perselisihan hak waris. Padahal, secara adat, semendo tidak punya hak mengatur warisan keluarga pihak istri. Namun jabatan ninik mamak sering dijadikan komoditas politik dan ekonomi untuk memanfaatkan potensi keluarga pihak istri. Ketidaktahuan masyarakat terhadap dasar hukum adat, ditambah kerancuan dengan hukum agama dan hukum negara, membuat posisi semendo semakin kuat.  

Di lapangan, kita sering menemukan orang yang paling berhak justru keluar dari ranji atau silsilah keluarga, sementara orang luar tiba-tiba masuk ke dalam ranji, dianggap bagian dari keluarga. Semua ini terjadi karena ketidaktahuan terhadap akar sejarah, sehingga ranji bisa direkayasa. Kekacauan silsilah ini berdampak lebih jauh. Ada jalur yang terputus, ada orang luar yang masuk ke dalam struktur pengaturan kaum. Akibatnya, harta pusaka tinggi atau sawah gilir yang mestinya tidak boleh dijual malah terjual oleh oknum-oknum tanpa sepengetahuan anggota kaum. Mereka yang berhak tidak tahu bahwa ada haknya di dalam itu. Hubungan keluarga pun terputus, apalagi jika keturunan dari anak yang meninggal tadi pindah jauh, hidup dan tumbuh di daerah lain. Generasi baru semakin tidak mengenal akar keluarganya, sehingga mudah sekali dihapus dari ranji.  

Di sinilah letak persoalan besar. Hukum negara sering kali hanya melihat bukti tertulis, sementara hukum adat menekankan SKO dan ranji sebagai dasar legitimasi. Ketika ranji dipalsukan atau SKO dihapus, pengadilan bisa saja mengesahkan pihak yang sebenarnya tidak berhak. Hukum agama pun sering dipakai sebagai dalih untuk membagi warisan, padahal dalam konteks pusaka tinggi Kerinci, jalur ibu adalah pusat waris. Ketidaktahuan masyarakat terhadap perbedaan ini membuat sengketa semakin rumit.  

Dalam hukum adat Kerinci, pusaka tinggi adalah harta abadi kaum yang diwariskan turun-temurun, bukan milik pribadi. SKO atau silsilah keturunan menjadi legitimasi sah, dijaga oleh nenek mamak. Ranji adalah catatan silsilah yang menentukan siapa berhak atas pusaka. Manipulasi ranji adalah pelanggaran adat. Jabatan ninik mamak adalah amanah adat, bukan komoditas politik, dan tidak boleh jatuh ke semendo untuk mengatur pusaka pihak istri.  

Dalam hukum negara, Indonesia mengenal tiga sistem hukum waris. Pertama, hukum waris Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (Inpres No. 1 Tahun 1991), serta UU No. 3 Tahun 2006 jo. UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Kedua, hukum waris perdata (KUH Perdata/BW) yang berlaku bagi non-Muslim, menekankan pembagian warisan berdasarkan hubungan darah dan perkawinan. Ketiga, hukum waris adat yang diakui dalam Pasal 18B UUD 1945 dan UU No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok Agraria, yang mengakui keberadaan hukum adat sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional.  

Benturan muncul ketika pengadilan lebih mengutamakan bukti tertulis, sementara adat Kerinci menekankan SKO dan ranji sebagai dasar legitimasi. Ketika ranji dipalsukan atau SKO dihapus, pengadilan bisa saja mengesahkan pihak yang sebenarnya tidak berhak. Hukum agama pun sering dipakai sebagai dalih untuk membagi warisan, padahal dalam konteks pusaka tinggi Kerinci, jalur ibu adalah pusat waris. Ketidaktahuan masyarakat terhadap perbedaan ini membuat sengketa semakin rumit dan berlarut-larut.  

Mengembalikan sengketa warisan ke akar adat berarti mengembalikan martabat kaum. SKO adalah kunci, pusako adalah amanah, dan saudara adalah ikatan. Jangan biarkan ranji dihapus, jangan biarkan semendo menguasai pusaka tinggi, jangan biarkan sawah gilir dijual tanpa sepengetahuan kaum. Hukum negara harus menghormati hukum adat sebagai dasar keadilan lokal, bukan sekadar bukti tertulis. Dari sinilah akar konflik muncul, dan dari sinilah pula martabat kaum bisa runtuh bila adat tidak ditegakkan.  

Oleh: 

Adv. Yan Salam Wahab, SHI., M.Pd. C.Med  

Advokat/Pengacara - Konsultan Hukum – Mediator Profesional – Aktivis Sosial  

Penting!..Baca Juga Artikel terkait. Klik....

Adat, Syarak, Kitabullah serta Kekuasaan atas SKO dan Pusako, Pilar Hukum Adat Kerinci yang Tidak Bisa Ditawar

Umpatan Kasar Abu Janda: Bukti Ketidakpahaman Sejarah

Umpatan Kasar Abu Janda: Bukti Ketidakpahaman Sejarah

Sosial Budaya INTER Register Center   14.56

Beberapa hari terakhir, kita kembali disuguhi tontonan yang bikin jengah. Abu Janda, dengan gaya kasar dan penuh umpatan, menepis narasi bahwa Palestina pernah mendukung kemerdekaan Indonesia. Ucapannya bukan hanya menyakitkan telinga, tapi juga menunjukkan betapa dangkalnya pemahaman sejarah yang ia miliki.  

Sejarah tidak bisa dipotong seenaknya. Tahun 1944, Mufti Besar Palestina, Syekh Muhammad Amin al-Husaini, menyiarkan dukungan untuk perjuangan Indonesia lewat radio Berlin. Siaran itu kemudian tersebar di media Timur Tengah, sehingga dunia Arab tahu ada bangsa di Asia Tenggara yang sedang berjuang melawan penjajahan. Dukungan ini bukan mitos, tapi fakta yang tercatat.  

Beberapa tahun kemudian, seorang saudagar Palestina di Kairo, Muhammad Ali Taher, bahkan menyerahkan seluruh simpanannya di Bank Misr untuk mendukung mahasiswa Indonesia yang sedang melobi tokoh-tokoh Arab. Bayangkan, uang simpanan pribadi dilepas begitu saja demi perjuangan bangsa lain. Tanpa dukungan finansial ini, diplomasi mahasiswa Indonesia mungkin lumpuh.  

Hasilnya nyata. Mesir menjadi negara pertama yang mengakui Indonesia pada 22 Maret 1946, lalu disusul Suriah, Lebanon, Irak, Yaman, dan Arab Saudi. Dukungan ini bukan sekadar simbolik. Tekanan politik dunia Arab bahkan sampai pada boikot kapal Belanda di Terusan Suez tahun 1947. Semua ini adalah bagian dari rangkaian solidaritas yang mempersempit ruang gerak Belanda dan memperkuat posisi Indonesia di mata dunia.  

Lalu muncul Abu Janda dengan umpatan kasarnya, menyederhanakan sejarah seolah-olah Palestina tidak punya peran. Inilah letak kebodohannya. Sejarah bukan soal “ada jasa” atau “tidak ada jasa.” Sejarah adalah rangkaian sebab-akibat: dukungan moral, bantuan finansial, pengakuan diplomatik, hingga tekanan internasional. Menghapus satu keping berarti membuat gambaran besar jadi kabur.  

Abu Janda memilih cara paling malas: memaki, menyederhanakan, dan menyesatkan publik. Itu bukan sekadar kasar, tapi goblok. Karena ia menghapus fakta sejarah hanya dengan teriakan, seolah-olah sejarah bisa diputar balik seenaknya.  

Sejarah kemerdekaan Indonesia adalah cerita tentang solidaritas global. Dari pejuang di Nusantara, mahasiswa di Kairo, tokoh Palestina yang bersuara, hingga negara-negara Arab yang memberi pengakuan. Semua saling terkait, semua punya peran.  

Di era media sosial, memang lebih mudah menyebarkan umpatan daripada penjelasan panjang. Tapi kalau kita ingin adil pada sejarah, kita harus berani menegur kebodohan yang berteriak lantang.  

Link Murottal Alqur'an 30 juz, Bisa play walaupun HP ditutup.

Link Murottal Alqur'an 30 juz, Bisa play walaupun HP ditutup.

Agama Register Center   09.50

Ini link murottal Alqur'an 30 juz tanpa harus download, tinggal play saja. Bisa play walaupun HP ditutup. semoga bermanfaat.

Juz 1 ⇨ http://j.mp/2b8SiNO

Juz 2 ⇨ http://j.mp/2b8RJmQ

Juz 3 ⇨ http://j.mp/2bFSrtF

Juz 4 ⇨ http://j.mp/2b8SXi3

Juz 5 ⇨ http://j.mp/2b8RZm3

Juz 6 ⇨ http://j.mp/28MBohs

Juz 7 ⇨ http://j.mp/2bFRIZC

Juz 8 ⇨ http://j.mp/2bufF7o

Juz 9 ⇨ http://j.mp/2byr1bu

Juz 10 ⇨ http://j.mp/2bHfyUH

Juz 11 ⇨ http://j.mp/2bHf80y

Juz 12 ⇨ http://j.mp/2bWnTby

Juz 13 ⇨ http://j.mp/2bFTiKQ

Juz 14 ⇨ http://j.mp/2b8SUTA

Juz 15 ⇨ http://j.mp/2bFRQIM

Juz 16 ⇨ http://j.mp/2b8SegG

Juz 17 ⇨ http://j.mp/2brHsFz

Juz 18 ⇨ http://j.mp/2b8SCfc

Juz 19 ⇨ http://j.mp/2bFSq95

Juz 20 ⇨ http://j.mp/2brI1zc

Juz 21 ⇨ http://j.mp/2b8VcBO

Juz 22 ⇨ http://j.mp/2bFRxNP

Juz 23 ⇨ http://j.mp/2brItxm

Juz 24 ⇨ http://j.mp/2brHKw5

Juz 25 ⇨ http://j.mp/2brImlf

Juz 26 ⇨ http://j.mp/2bFRHF2

Juz 27 ⇨ http://j.mp/2bFRXno

Juz 28 ⇨ http://j.mp/2brI3ai

Juz 29 ⇨ http://j.mp/2bFRyBF

Juz 30 ⇨ http://j.mp/2bFREcc

Mohon disebarluaskan..Mudah-mudahan menjadi ladang amal jariyah bagi kita semua. Tebarkanlah kebaikan meskipun kebaikanmu sebesar biji dzarrah.

Aamiin Ya Robbal Alamin.

Ayat yang Pertama Turun: Iqra’ (Bacalah) – Perintah Ilahi Senjata Melawan Kebodohan

Ayat yang Pertama Turun: Iqra’ (Bacalah) – Perintah Ilahi Senjata Melawan Kebodohan

Opini Register Center   02.35

Kata pertama firman Allah yang turun kepada Nabi Muhammad SAW adalah اقْرَأْ (Iqra’ – Bacalah). Inilah pintu wahyu, perintah ilahi yang menegaskan bahwa membaca adalah senjata utama melawan kebodohan. Bukan shalat, bukan zakat, bukan jihad yang pertama kali diperintahkan, melainkan membaca. Pesan yang jelas: umat jangan bodoh.  

اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ  

“Bacalah dengan (menyebut) nama Tuhanmu yang menciptakan.” (QS. Al-‘Alaq: 1)  

Membaca dalam Islam bukan hanya soal membuka kitab atau lembaran kertas. Membaca ada dua: membaca yang tersurat, dan membaca yang tersirat. Membaca yang tersurat berarti membaca teks, kitab, ilmu pengetahuan, sejarah, dan segala sesuatu yang tertulis. Dengan itu, akal kita terisi, wawasan kita bertambah, dan peradaban bisa dibangun di atas ilmu.  

Tetapi membaca tidak berhenti di situ. Membaca yang tersirat jauh lebih luas. Alam semesta ini adalah kitab besar yang terbentang di depan mata kita. Gunung yang tegak mengajarkan keteguhan. Sungai yang mengalir mengajarkan bahwa hidup harus bergerak, memberi manfaat, dan tidak boleh berhenti. Hutan yang rimbun mengajarkan keseimbangan, bahwa kehidupan tidak bisa berdiri sendiri. Langit dan bintang mengajarkan keteraturan, bahwa waktu dan siklus adalah bagian dari rencana besar Tuhan. Bahkan suka-duka masyarakat di sekitar kita adalah pelajaran tentang keadilan, empati, dan tanggung jawab.  

Inilah yang disebut orang tua kita dulu: alam talambang menjadi guru. Alam adalah simbol, tanda, sekaligus guru yang selalu memberi pelajaran. Membaca yang tersirat berarti menangkap makna di balik kejadian, tidak hanya melihat permukaan. Alam menuntut kita untuk belajar, menahan diri, dan menghadapi tantangan dengan kebijaksanaan.  

Kalau umat malas membaca, baik tersurat maupun tersirat, maka kebodohan akan terus beranak-pinak. Kebodohan bukan sekadar tidak tahu, tetapi juga sikap menolak untuk tahu. Umat yang bodoh mudah dimanipulasi, kehilangan daya kritis, dan akhirnya hanya jadi penonton dalam panggung sejarah.  

Perintah “Iqra’” adalah amanah sosial. Membaca bukan hanya untuk diri sendiri, tetapi untuk mencerdaskan masyarakat, melawan kebodohan struktural, dan menjadi teladan. Ilmu adalah cahaya, dan cahaya itu harus dibagikan.  

“Iqra’” adalah senjata ilahi melawan kebodohan. Membaca yang tersurat memperkaya akal, membaca yang tersirat menumbuhkan hikmah. Alam semesta adalah kitab besar yang harus kita baca, agar kita tidak buta terhadap tanda-tanda kebesaran Tuhan.  

Maka jangan biarkan kebodohan menjadi warisan. Jadikan membaca sebagai budaya, ilmu sebagai senjata, dan pencerahan sebagai tujuan.  

Fee di Depan vs Hadiah di Belakang: Analisis Perspektif Agama dan Hukum Formal (Kasus Proyek)

Fee di Depan vs Hadiah di Belakang: Analisis Perspektif Agama dan Hukum Formal (Kasus Proyek)

Ekonomi Bisnis NAS Register Center   09.24

Fee di depan adalah suap. Titik. Ia haram menurut agama, ilegal menurut hukum, dan berbahaya karena sejak awal dimulai dengan unsur ketidakpercayaan. Kontraktor merasa tidak akan dipercaya jika hanya mengandalkan kualitas penawaran, sehingga memilih jalur uang. Fee di depan bukan membangun kepercayaan, melainkan membeli keputusan. Jalan yang ditempuh adalah jalan batil, dan dari jalan batil tidak mungkin lahir keberkahan.  

Hadiah di belakang berbeda. Ia bisa halal bila wajar, terbuka, dan murni sebagai ucapan terima kasih atas kepercayaan yang sudah diberikan. Hadiah yang wajar lahir dari rasa syukur, bukan dari transaksi tersembunyi. Hadiah seperti ini memperkuat hubungan, menumbuhkan rasa hormat, dan menjadi simbol penghargaan. Namun bila tidak wajar dan dimaksudkan untuk memengaruhi keputusan, maka statusnya berubah menjadi suap juga.  

Di sinilah pentingnya memahami akad. Dalam Islam, setiap transaksi bergantung pada akad, dan akad yang sah harus berlandaskan suka sama suka, bukan unsur paksaan. Jika sebuah pemberian dilakukan dengan tekanan, ancaman, atau jalur paksa, maka hukumnya lebih haram lagi. Misalnya ada oknum yang melaporkan pejabat ke ranah hukum, lalu setelah runding-runding meminta jatah. Itu haram seratus persen. Meminta melalui jalur paksa, sehingga orang terpaksa memberikannya, adalah bentuk pemerasan. Dalam agama, ini bukan lagi sekadar risywah, melainkan kezaliman. Dalam hukum formal, ini masuk kategori pemerasan dan tindak pidana korupsi.  

Perbedaan keduanya sangat tegas. Fee di depan adalah uang yang keluar karena tidak percaya pada sistem, tidak percaya pada kualitas diri, dan tidak percaya pada keadilan. Hadiah di belakang adalah tanda percaya: pekerjaan sudah selesai, kepercayaan sudah diberikan, lalu lahir rasa terima kasih. Fee di depan berarti membeli, hadiah di belakang berarti menghargai. Fee lahir dari ketidakpercayaan, hadiah lahir dari kepercayaan. Dan bila pemberian dilakukan dengan paksaan, maka itu lebih haram lagi, karena akadnya cacat sejak awal.  

Di banyak kota kita bisa melihat kontraktor yang memenangkan proyek besar, cepat kaya, tetapi cepat pula habisnya. Mengapa? Karena kekayaan itu lahir dari jalan batil. Uang yang datang dari fee di depan atau dari pemerasan tidak pernah bertahan lama. Ia mengalir deras, tetapi menghilang cepat, meninggalkan jejak kerusakan. Jalan rusak, jembatan retak, gedung bocor, dan masyarakat yang jadi korban. Kekayaan yang lahir dari suap adalah fatamorgana: tampak besar, tetapi rapuh dan cepat lenyap.  

Kesimpulannya jelas: fee di depan adalah haram titik, hadiah wajar sebagai ucapan terima kasih atas kepercayaan bisa halal, dan pemberian melalui jalur paksa adalah haram seratus persen. Fee di depan merusak sistem, hadiah wajar memperkuat hubungan, pemerasan menghancurkan keadilan. Transparansi dan kejujuran adalah kunci, bukan amplop, bukan tekanan.  

Oleh : 

Adv. Yan Salam Wahab, SHI, M..Pd

Advokat/Pengacara, Konsultan Hukum, pengamat Sosial dan Pendidikan